Aturan Pekerjakan Tenaga Kerja Asing Baru

  • Bagikan
kantor malang imigrasi

JAKARTA, GESAHKITA COM–Sebagai upaya untuk menyederhanakan proses perizinan pemerintah telah melakukan deregulasi terhadap sejumlah peraturan sektoral. Salah satu yang disasar adalah aturan  penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Beberapa kali pemerintah merevisi peraturan penggunaan TKA, yang terakhir diubah menjadi Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Namun, ketentuan Perpres TKA dikritik sejumlah kalangan. Dalam diskusi yang berlangsung di Universitas Pelita Harapan Lippo Karawaci Tangerang, beberapa waktu lalu, kritik terhadap Perpres itu kembali mencuat. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Asri Wijayanti, menyoroti sedikitnya 5 ketentuan Perpres Penggunaan TKA yang perlu dibenahi agar selaras UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pertama, mengenai integrasi aplikasi TKA online Kementerian Ketenagakerjaan ke dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS). Asri melihat integrasi itu tak berjalan mulus karena sistem yang ada masih membutuhkan pengembangan dan penyempurnaan.

Teknis integrasi itu diatur dalam beberapa peraturan antara lain Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.5 Tahun 2018 tentang Proses Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan TKA.

Kedua, Asri melihat ada persoalan dalam hal rencana penggunaan TKA (RPTKA) yang sekaligus merupakan izin mempekerjakan TKA. Menurutnya RPTKA tidak bisa disamakan dengan izin mempekerjakan TKA (IMTA) karena keduanya berbeda. RPTKA merupakan proses yang memuat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah menunaikan kewajiban itu barulah terbit izin atau IMTA sebagai sebuah produk.

“Jika RPTKA menjadi produk, maka ini melanggar hukum administrasi,” kata Ketua Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) itu dalam acara diskusi di kampus Universitas Pelita Harapan di Lippo Karawaci, Tangerang, beberapa aktu lalu.

Ketiga, mengenai kewajiban pemberi kerja memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa kepada TKA. Menurut Asri fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Perpres ini sifatnya bukan perintah. Padahal, norma itu harusnya tegas memuat perihal perintah atau larangan. Oleh karenanya, tidak ada sanksi yang dikenakan kepada pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan ini.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Ketenagakerjaan Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengingat dalam peraturan sebelumnya yakni Permenakertrans No.12 Tahun 2013 ada kewajiban bagi TKA untuk mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Ketentuan itu tegas mengatur kewajiban bagi TKA.

Baca Juga :  Temuan Tim Survey Arkeolog Dari Pulau Kemaro, Termasuk Keramik China Dinasti Yuan, Ming, Qing Hingga Bungker Jepang

Keempat, mengenai TKA yang masuk ke Indonesia melalui mekanisme investasi asing. Asri mencatat pemerintah Indonesia dan China telah menjalin kerjasama dalam rangka investasi. Berbeda dengan investasi dari negara lain, investasi China ke Indonesia bukan sekedar mendanai proyek tapi juga memboyong tenaga kerja yang berketerampilan tinggi sampai rendah. Padahal, TKA yang masuk ke Indonesia harusnya yang memiliki keterampilan tinggi dan tidak bisa digantikan oleh pekerja lokal.

kantor malang imigrasi

Asri mengusulkan kepada pemerintah untuk mengatur lebih detail dan jelas ketentuan mengenai TKA yang masuk melalui mekanisme investasi asing. Hal itu penting dilakukan karena pada prinsipnya peraturan yang ada di Indonesia terkait ketenagakerjaan melarang penggunaan TKA kecuali yang mendapat izin. UU Ketenagakerjaan mengatur penggunaan TKA mulai dari pasal 42-49, peraturan turunannya diperintahkan untuk diatur melalui Peraturan Menteri, bukan Perpres.

“Ini perlu pengaturan lebih lanjut karena penggunaan TKA sudah diatur lewat UU Ketenagakerjaan tapi ada perjanjian G to G yang berpotensi menimbulkan penyimpangan,” papar Asri.

Kelima, lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi penggunaan TKA yang menyalahi aturan. Asri melihat masih ada pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan TKA, namun penegakan hukum dan sanksi yang diberikan selama ini tergolong lemah. Salah satu penyebabnya yakni kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap TKA. Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa bertindak sendiri dalam mengawasi penggunaan TKA, butuh peran lembaga lain seperti Imigrasi dan Polri.

Koordinator Peneliti Puslitbang Kementerian Ketenagakerjaan, Zanterman Rajagukguk, mengusulkan agar tenaga kerja lokal yang mendampingi TKA dalam rangka alih pengetahuan harus mendapat pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampu TKA tersebut. Harapannya ke depan pemberi kerja tidak perlu lagi merekrut TKA karena tenaga kerja lokal pendamping itu sudah memiliki kemampuan untuk mengampu jabatan yang sebelumnya diduduki TKA yang bersangkutan.

Tanpa pendidikan dan pelatihan itu, Zanterman melihat mekanisme pendampingan itu tidak efektif dalam rangka alih pengetahuan karena pekerja lokal hanya menjadi pesuruh TKA. “Pola yang lebih baik untuk digunakan dalam rangka pendampingan tenaga kerja lokal untuk TKA yakni melalui pendidikan dan pelatihan. Tenaga kerja lokal yang sudah menjalani ini bisa diproyeksikan untuk menggantikan TKA,” urainya.

Baca Juga :  Pertunjukan Peradaban Budaya Bangsa, Digarap Secara Apik Kolaborasi KPD Dengan Dinas Perpustakaan Sumsel

Peraturan Presiden (Perpres) No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) secara umum ditujukan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menyebut regulasi ini pada intinya menyederhanakan prosedur perekrutan TKA.

Penggunaan TKA telah diatur lebih teknis melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Kasubbag Penempatan Tenaga Kerja Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Agung Sugiri mengingatkan bagi pemberi kerja yang mau merekrut TKA mesti memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penggunaan TKA.

Agung mencatat sedikitnya ada 8 substansi Perpres No.20 Tahun 2018 yang perlu diperhatikan pemberi kerja ketika merekrut TKA. Pertama, pelayanan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) sekarang lebih sederhana. Tidak ada lagi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) karena telah digabung dengan RPTKA. Agung mengingatkan RPTKA diberikan sesuai perjanjian kerja.

Keenam, untuk TKA yang bekerja kurang dari 6 bulan, pemberi kerja wajib mengikutsertakan TKA dalam program asuransi berbadan hukum Indonesia. Serta mendaftarkan TKA yang bekerja paling singkat 6 bulan dalam program jaminan sosial nasional. Agung melanjutkan pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa penundaan terhadap pelayanan.

“Aturan ini maksudnya agar ada standar perlindungan yang sama untuk seluruh TKA yang bekerja di Indonesia,” tuturnya.

Ketujuh, pemberi kerja wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia. Kegiatan ini dapat dilakukan pemberi kerja atau bekerja sama dengan lembaga pelatihan bahasa Indonesia. Tapi pendidikan dan pelatihan ini tidak berlaku untuk TKA dengan pekerjaan bersifat darurat, mendesak, sementara, direksi, komisaris, anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi berupa penghentian sementara proses perizinan TKA.

Kedelapan, pelaporan penggunaan TKA. Agung menjelaskan pemberi kerja wajib melakukan pelaporan setiap 1 tahun melalui TKA online terkait pelaksanaan penggunaan TKA serta pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. Pemberi kerja wajib melaporkan perjanjian kerja TKA yang berakhir sebelum jangka waktu perjanjian kerja selesai.

 Melihat posisi

malang imigrasi saat akhir tahun

Dalam kesempatan yang sama, Partner pada Makarim and Taira S., Lia Alizia, menyampaikan sebelum masuk ke persoalan prosedur yang diatur dalam dua regulasi tersebut, hal pertama yang harus dipastikan oleh pemberi kerja sebelum mendatangkan TKA, melihat posisi yang akan ditempati oleh TKA. Jika posisi tersebut tertutup, maka TKA tidak bisa masuk.

Baca Juga :  Sekdes: Alhamdullillah Desa Sukamarga Bebas Corona

 

“Jadi pemberi kerja pertama bentuknya harus badan hukum, pertama kali kalau dia mau mendatangkan TKA yang harus dia lihat adalah posisi yang akan ditempati oleh si TKA terbuka atau tidak, ya tentunya kalau di posisi yang berkaitan dengan HR (Human Resource) itu tertutup itu sudah ada SK Menaker”, kata lain.

Setelah memastikan posisi kerja yang akan diberikan, lanjut Lia, barulah masuk ke prosedur untuk mendatangkan TKA ke Indonesia. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan RPTKA disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan pada proses ini. Dalam tahapan ini, pihak pemberi kerja akan mengajukan beberapa orang TKA yang ingin didatangkan dalam RPTKA.

 

Kemudian setelah pengurusan RPTKA diajukan, pemberi kerja harus menunggu approval dari pejabat terkait. Jika RPTKA tersebut disetujui, maka pemberi kerja akan mendapatkan notifikasi yang diberikan kepada TKA sebagai bukti persetujuan dari pemerintah Indonesia.

Apakah pengajuan TKA di dalam RPTKA dibatasi oleh pemerintah? Lia menjelaskan bahwa maksimal TKA yang diajukan dalam TKA adalah 5 orang. Namun biasanya jika pemberi kerja mengajukan lebih dari 5 TKA, pihak Kemenaker akan mempertanyakan alasan masuknya TKA tersebut ke Indonesia.

“Dan tergantung approval-nya berapa, nah jadi biasa akan ditanyakan kalau jumlah di atas lima mereka manggil kenapa kok orang asing banyak banget, kenapa dengan Indonesia. Begitu,” jelasnya.

Pada proses ini, lanjut Lia, notifikasi ini akan dikirimkan melalui telexvisa yang dapat diambil oleh TKA di Kantor Kedutaan Besar Indonesia yang berada di negara terdekat dengan Indonesia, biasanya di Singapura dan Malaysia. “Notifikasi kita urus nanti, ‘kan orang asingnya di luar tuh nanti dia ambil telexvisa di kedutaan besar Indonesia, rata-rata sih yang terdekatlah, kalau enggak Singapura ya Kuala Lumpur.”

Lalu berbekal notifikasi tersebut, TKA yang bersangkutan harus datang ke imigrasi untuk mengurus ITAS. Namun sebelum mengurus ITAS ke Imigrasi, TKA harus memiliki VITAS. Setelah mendapatkan VITAS, TKA sudah diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

 

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan