Pemkab Muba: Dana Desa Tepat Sasaran Hingga Penggentasan Kemiskinan

  • Bagikan
Saat Rapat Kordinasi dengan ratudsan Kades dan camat se Kabupaten Muba
Saat Rapat Kordinasi dengan ratudsan Kades dan camat se Kabupaten Muba

Pemkab Muba Libatkan Kejaksaan Negeri Sekayu Kawal Dana Desa

Sekayu, gesahkita.com–“Pengawalan dan pembinaan dana pemerintah yang digelontorkan ke desa ini baik dana desa, Alokasi Dana Desa Kabupaten (ADDK) maupun dana kelurahan adalah tugas kita bersama Dinas PMD, Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian,” kata Bupati Muba yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi saat membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Muba di Auditorium Pemkab Muba, Rabu (9/10)

 

Dalam program kerja Pemkab Muba untuk memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pengentasan kemiskinan masyarakat setempat, dengan mencanangkan program kerja yang tepat sasaran.

 

Hal itu, dikemukakannya dihadapan ratusan Pemerintah desa yang terdiri dari 15 Camat, 227 Kepala Desa dan 13 Lurah yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba), Rabu di Auditorium Pemkab Muba.

Gunakanlah ADDK ini, lanjut Apriyadi untuk bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni.

Baca Juga :  Ditengah Pandemi Covid–19, Pemdes Air Senggeris Semangat Membangun Desa

Pernyataan ini, disampaikannya langsung saat pelaksanaan rapat koordinasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Muba tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

 

Selain itu, Apriyadi juga menyampaikan apresiasi kepada kepala DPMD Richard Cahyadi yang telah melibatkan Kejaksaan Negeri Sekayu, dalam mengawal dana desa dan pemeliharaan yang digelontorkan ke desa-desa di Muba.

 

Kami minta kepala desa agar mengentaskan kemiskinan di desanya masing-masing dengan mengunakan ADDK. Dana desa itu, untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

 

“Jadi kami minta kepala desa mulai tahun 2019 ini, gunakan ADDK untuk membedah rumah masyarakat tidak layak huni lagi di desanya,”pintanya.

 

“Dan tahun 2019 ini, harap dia kepala desa gunakan ADDK untuk membeli kendaraan dinas dan pemeliharaan kantor desa’, singkat dia.

 

Kegiatan Rakor yang dilaksanakan ini, menurut laporan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Muba Richard Cahyadi, merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada pemerintah desa dan kelurahan yang melibatkan Kejaksaan Negeri Sekayu mengenai pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Baca Juga :  Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri, S.,MM Disambut Jajarannya, Sampaikan 7 Program

Dan sosialisasi mengenai jaminan ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemerintah desa dalam Kabupaten Muba.

“Rakor kita hari ini juga dilaksanakan untuk mensosialisasikan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa, sebagai dasar untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang diikuti 66 desa dalam Kabupaten Muba,”terangnya.

 

Dalam kesempatan ini, Pemkab Muba memberikan buku administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan dan administrasi pembangunan, dalam rangka untuk mewujudkan tertibnya administrasi pemerintah desa.

 

Hadir langsung Kajari Muba, Suyanto SH., Kepala kantor cabang BRI Sekayu Elisabeth Primasari, Kapolres Muba diwakili, Dandim 0401 diwakili, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Muba Saflan Yepandra.(apri)

 

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan