Terkait Pungli,  Lembaga Perduli Massa Malang: Jangan Takut Melapor!

  • Bagikan
Ilustrasi Stop Pungli
Ilustrasi Stop Pungli

Pasuruan,  gesahkita.com- Presiden Joko Widodo pada periode pertama pemerintahannya telah menerbitkan ”Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”.

Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas dan kewenangan kepada SATGAS SABER PUNGLI untuk memberantas praktik PUNGLI di Indonesia.

SATGAS SABER PUNGLI ini memiliki 4 fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi. SATGAS SABER PUNGLI juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres)

 

Dan  susunan SATGAS SABER PUNGLI yang terbentuk pada waktu itu adalah sebagai berikut :

1) Pengendali/Penanggung Jawab  : Menko Polhukam Wiranto.

2) Ketua Pelaksana : Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno.

3) Wakil Ketua Pelaksana I : Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih (Pelaksana Tugas).

4) Wakil Ketua Pelaksana II : JAM Bidang Pengawasan Widyo Pramono.

5)  Anggota Satgas terdiri dari : Polri, Kejaksaan Agung, Kemendagri, Kemenkumham, PPATK, Ombudsman, BIN dan POM TNI.

Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat seluruh Indonesia dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek PUNGLI yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Jawa Timur dan sekitarnya, kepada SATGAS SABER PUNGLI melalui sebagai berikut ini.

Baca Juga :  Saber Pungli OKU Timur Tetap Agung Seperti Dulu

* WEBSITE          : http://saberpungli.id

* SMS                   : 1193

* CALL CENTER : 193

Kini pada periode ke 2 Pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin seiring dengan berubahnya Menkopolhukam dan pucuk Pimpinan Polri maka  seperti dapat dilihat dari laman Saberpungli nama nama itu telah  berubah  yakni,

1. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P , dilantik sebagai Menkopolhukam pada 23 Oktober 2019 dalam hal ini Menkopolhukam adalah Pengendali dan Penanggung Jawab untuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

2. Komjen. Pol. Drs. Moechgiyarto, S.H., M.Hum dalam hal ini sebagai Kepala Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar.

3.  Irjen Pol. Dr. Drs. Widiyanto Poesoko, S.H., Msi dalam hal ini sebagai Staf Ahli Idkons Menkopolhukam, Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat

 

Ketua LSM Perduli Massa Malang Jawa Timur saat dimintai keterangan terkait pengalaman lembaganya yang sering  melakukan advokasi pungli menuturkan hendaknya masyarakat harus berani melaporkan ke Satgas Saber Pungli.

” Ya bagi laporan masyarakat atau pengaduan harus disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan). Supaya jelas apa yang dilaporkan atau yang diadukan”, ucapnya.

Baca Juga :  Sat Binmas Oku Selatan Siap Terima Laporan Saber Pungli

Menyoal pungutan yang kerap kali jadi momok para orang tua untuk menyekolahkan anak anak mereka, mulai awal masuk sekolah hingga proses selama tahun belajar serta jenis atau kelompok kategori pungutan dan wujud nya

“Jenis dan ragam pungli di sekolah, yang bisa dilaporkan ke satgas pungli, atau pungutan yang sering terjadi di sekolah-sekolah banyak macam nya mas”, singkatnya.

Donny juga meragukan akan kinerja Komite Sekolah, dari laporan yang ia tangani komite sekolah ini sah secara aturan namun prakteknya berbeda.

“Jadi Komite Sekolah faktanya telah dijadikan perpanjangan tangan  pihak kepala sekolah untuk memungli para wali murid”, tutupnya.

Berikut jenis kategori pungli yang  ada pada satgas saber pungli  Provinsi Jawa Timur:dari lembaga Perduli Massa Malang

1. Uang pendaftaran masuk

2. Uang SPP / komite

3. Uang OSIS

4. Uang ekstrakurikuler

5. Uang ujian

6. Uang daftar ulang

7. Uang study tour

8. Uang les

9. Buku ajar

10. Uang paguyuban

11. Uang wisuda

12. Membawa kue/makanan syukuran

13. Uang infaq

14. Uang foto copy

15. Uang perpustakaan

16. Uang bangunan

17. Uang LKS dan buku paket

Baca Juga :  Faisal Basri Setuju Dengan Pernyataan Mahfud MD Hingga Indeks Indonesia Turun 102

18. Bantuan Insidental

19. Uang foto

20. Uang biaya perpisahan

21. Sumbangan pergantian kepala sekolah

22. Uang seragam

23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll

24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan

25. Uang bimbingan belajar

26. Uang try out

27. Iuran pramuka

28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan

29. Uang kalender

30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan

31. Uang koperasi (uang tidak dikembalikan)

32. Uang PMI

33. Uang dana kelas

34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR

35. Uang UNAS

36. Uang menulis ijazah

37. Uang formulir

38. Uang jasa kebersihan

39. Uang dana social

40. Uang jasa menyebrangkan siswa

41. Uang map ijazah

42. Uang STTB legalisir

43. Uang ke UPTD

44. Uang administrasi

45. Uang panitia

46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya

47. Uang listrik

48. Uang computer

49. Uang bapopsi

50. Uang jaringan internet

51. Uang Materai

52. Uang kartu pelajar

53. Uang Tes IQ

54. Uang tes kesehatan

55. Uang buku TaTib

56. Uang MOS

57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}

58. Uang Tahunan {kegunaan gak jelas}

 

(Pur)

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan