Palembang, localhost/server/gkx--“Dengan program tersebut kita harapkan dapat menurunkan angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan,” jelas Yandri Susanto didampingi Wakil Ketua H. Marwan Dasopang bersama 14 anggota lainnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Rabu (18/12)
Komisi VIII DPR RI memuji program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang digalakkan oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru dalam menurunkan angka kemiskinan di Sumsel.
“Kita apresiasi dengan program Gubernur Sumsel yang sudah melaunching program Usaha Ekonomi Produktif (UEP),” sebut Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto S.Pt saat melakukan kunjungan kerja ke Sumsel.
Dalam kunker itu, Yandri meminta pihak pihak Dinas Sosial Sumsel untuk menyampaikan persoalan terkait dari Kemensos RI.
“Karena keterbatasan waktu pertemuan ini, apabila ada persoalan dari Kemensos kami siap membantu Sumsel yang butuh bantuan kami, silakan disampaikan secara tertulis. Tim kami juga nanti meminta data-data yang kami perlukan,” tutur Ketua Komisi VIII Yandri.
Sebelumnya, dalam kunker Komisi VIII DPR RI ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Sumsel Drs H. Rosyidin bersama Kepala Dinas Sosial dari Kabupaten dan Kota se- Provinsi Sumatera Selatan, Ibu- ibu penerima manfaat dan kepala Bidang pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
Pertemuan ini sendiri dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga 15.30 WIB. Selain membahas Program PKH, KPM, Bedah rumah, juga dibahas tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui program UEP (Usaha Ekonomi Produktif).
“Kami datang ke Dinsos Sumsel ingin memastikan bahwa program program bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu tepat sasaran dan tentunya angka Kemiskinan dapat turun karena di Sumsel angka Kemiskinan masih di angka 2 digit 12,07 tingkat IPM dan masih tinggi.
Ada beberapa hal yang nantinya akan kami sampaikan kepada Kementerian Sosial bahwa perlunya perhatian khusus karena masih penyumbang angka Kemiskinan tertinggi. Maka menurut kami Kementerian Sosial perlu menguraikan angka Kemiskinan di Sumsel dengan sentuhan sentuhan melalui program PKH, KPM, Kube dan pemberian bantuan lain tapi harus kita perhatikan yang berhak menerima bantuan tersebut orang orang yang tidak mampu,” pungkas Anggota Komisi VIII DPR RI lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Drs. M. Rosyidin kepada rombongan komisi VIII DPR RI menjelaskan soal KPM.
“Itu harus diberdayakan sehingga tidak menjadi penerima terus tapi menjadi pemberi kemudian pada saat nanti mereka sejahtera dengan kemampuan yang sekarang dimiliki.
Tadi kita ajukan tentang BDT, KPM, Bedah rumah dan Usaha Ekonomi Produktif,” paparnya.(ari)
