Diduga Adanya Kekeliruan Putusan Hakim , Eko Sumantri Lapor ke KY

  • Bagikan
Kuasa Hukum Eko Sumantri, H Yopi Bharata, Sh bersama Irfan Situmorang

Palembang, gesahkita.comKetua Umum Serikat Pekerja PT.PLN Indonesia  mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia guna melaporkan Oknum Hakim, diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, hal tersebut diungkap H.Yopie Bharata,SH saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Hukum YOPIE BHARATA & ASSOCIATES beralamat di Jalan KHM. Asyik No. 94 Seberang Ulu I Palembang, Selasa, (24/12/2019)

Dikatakan H Yopie selaku penasehat hukum Eko Sumantri, SE sekaligus Tim Hukum Serikat Pekerja PT. PLN Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 lalu dirinya bersama dengan Irfan Situmorang,SH dari Kantor Hukum YOPIE BHARATA & ASSOCIATES mendampingi Eko Sumantri, SE mendatangi Kantor Komisi Yudisial di Jakarta Pusat  dan membuat laporan  yang ditujukan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Lebih lanjut H Yopie menjelaskan bahwa kliennya Eko Sumantri Ketua Umum Serikat Pekerja PT.PLN Indonesia menduga telah terjadi kekeliruan, kekhilafan dan bertentangan dengan undang-undang, Suatu Putusan Hakim  ( Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus)   yaitu putusan nomor 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL. Tanggal 19 Februari 2019. Dan dengan Perkara Perdata Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL tertanggal 11 Mei 2018 antara JA selaku Ketua Umum Serikat Pekerja PT.PLN (persero ) /Pengurus Pusat melawan H.Adri  dan Eko Sumantri selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT.PLN (persero ) /Pengurus Pusat

Kuasa Hukum Eko Sumantri, H Yopi Bharata, SH

“jadi dalam hal ini, ungkap H Yopie, “Eko Sumantri mendesak Komisi Yudisial untuk melakukan Eksaminasi Putusan dan segera memeriksa para hakim antara lain, AG selaku Hakim Ketua, KN dan MTA kedua nya selaku Hakim Anggota sebab diduga telah melanggar Kode Etik Hakim”, bebernya.

Terkait status laporan tersebut dijelaskan H Yopie bahwa pihak dan petugas penerima laporan Kantor Komisi Yudisial Indonesia menanggapi dengan bailk dan berjanji akan segera memproses pelaporannya.

Dirinya berkeyakinan akan fungsi dan tugas lembaga yang mengawasi perilaku hakim ini, saat ditanya soal mekanisme yang dia tempuh akan fakta yang menimpah klien nya ini.

“Ya bahwa salah satu Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomnor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia”, ungkapnya.

“Yang pasti Eko Sumantri  dalam hal ini mohon perlindungan hukum kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, saya rasa syah syah saja dan hal yang tepat”, imbuhnya. Seraya menambahkan,”Karena sebagai Lembaga yang memantau putusan-putusan Hakim serta menjaga harkat dan martabat Hakim di seluruh Indonesia”, tandasnya.

Baca Juga :  Suharto Sedih Sudah 'Merdeka' Warga Nya Hanya Gunakan Lampu Tempel Sebagai Penerangan

Dibeberkannya bahwa tuntutan Eko Sumatri, Pertama, keberatan atas Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL tanggal 19 Februari 2019, sehingga mendesak  Komisi Yudisial Republik Indonesia melakukan eksaminasi putusan.

Menurut H Yopie karena putusan yang dimaksud cacat hukum karena Eko Sumantri sebagai tergugat tidak pernah menandatangani akta perdamaian tanggal 13 Pebruari 2019 yang menjadi dasar hakim mengeluarkan putusan  Nomor :391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL tanggal 19 Februari 2019.

“Fakta nya bahwa yang menandatangani Akta Perdamaian itu adalah MA lah mendatangani Akta pada tanggal 13 Pebruari 2019 padahal bukan sebagai penggugat”, tegasnya.

H Yopie Bharata, SH lebih lanjut mengungkapkan akan tuntutan kedua Eko Sumantri selaku kliennya itu yaitu keberatan atas  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL tanggal 19 Februari 2019, sehingga mendesak Komisi Yudisial Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang menerbitkan Putusan tersebut.

“Karena diduga terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim”, imbuhnya.

Terkait Dasar Hukum akan laporan ini ia menjelaskan adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor : 02/PB/PKY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kuasa Hukum Eko Sumantri, H Yopi Bharata, SH

“Karena itu, ungkap H Yopie, “Adanya dugaan Pelanggaran, pertama para hakim tersebut diduga tidak berperilaku Adil dan kedua tidak bersikap profesional”, tandasnya.

H Yopie Bharata, SH membeberkan bahwa pada Pasal 1 – Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor : 02/PB/PKY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“ Hakim Wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan’, ujarnya.

Yopie lebih lanjut mengungkapkan pada Pasal 10 intinya Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. 

 Dualisme  Pengurus Serikat Pekerja PT. PLN Indonesia

Sebelumnya H Yopie Bharata, SH mengungkapkan kronologis atau latar belakang adanya dualisme kepemimpinan Pengurus Serikat Pekerja PT.PLN (persero ) atau Pengurus Pusat antara  JA sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja PT.PLN (persero ) beralamat Kantor di Kantor Pusat PT.PLN Gedung I Lantai 9 Jln Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan, versus H.Adri   Ketua Umum Serikat Pekerja PT.PLN (persero ) beralamat Kantor di Kantor Pusat PT.PLN Gedung I Lantai 3 Jln Trunojoyo Blok M I/135 Jakarta Selatan.

Baca Juga :  Warga Palembang Ramaikan Pawai kebangsaan Kenang  Pertempuran 5H5M

Pada Tanggal 11 Mei 2018, JA mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap H.Adri selaku Ketua Umum Serikat Pekerja PT.PLN (persero ) dan Eko Sumantri selaku Sekretaris Jenderal. Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I. A Khusus.

Dalil gugatan kesatu, lanjut H Yopie bahwa Kepemimpinan JA adalah yang sah. Dasarnya Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Tanggal 30 Maret 2016.

Kemudian, lanjutnya dalil gugatan ke dua yaitu para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum antara lain, Para Tergugat menguasai Logo Serikat Pekerja PT.PLN yang didaftarkan pada Kementerian Hukum Dan HAM RI.

Pada tanggal 24 Agustus 2011 yang menjadi dalil gugatan ke tiga bahwa Tergugat menggugat Dahlan Iskan selaku Direktur Utama PT PLN di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan  inti putusan menyatakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2010 – 2012 batal demi hukum dan tidak berlaku – menyatakan PKB 2006 – 2008 sah dan berlaku.

Kemudian, masih kata H Yopie pada dalil gugatan ke empat dalam hal ini yaitu pada tanggal 20 Juni 2017, Management PT PLN menerbitkan surat yang intinya Penggugat tidak dapat melanjutkan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Management PT.PLN, management PT.PLN tidak lagi melakukan pemotongan iuran anggota Penggugat, dan Penggugat tidak dapat ikut terlibat dalam Tim Investigasi, Lembaga Kerjasama Biparti dan Lembaga Ketenagakerjaan lainnya atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan Pekerja.

Dijelaskan H Yopie, pada dalil gugatan Kelima bahwa akibat hal tersebut diatas nyata-nyata telah menimbulkan kerugian materil terhadap Penggugat sebesar Rp.11.460.425.000,- ( Sebelas Milliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ).

Untuk itu, H Yopie mengungkapkan Isi tuntutan dalam hal ini antara lain, Pertama, Menyatakan kepengurusan PENGGUGAT yang dipimpin JA selaku ketua Umum dan MA selaku SEK-JEND merupakan kepengurusan SP PLN yang sah.

“Kedua, menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar  Rp.11.460.425.000,- ( Sebelas Milliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah )”, katanya.

Baca Juga :  Kuasa Hukum Korban Penipuan DHD Mintak Polda Sumsel Usut Tuntas Dan Kembalikan Uang Klaennya

“Ketiga, menghukum TERGUGAT untuk memulihkan hak-hak PENGGUGAT yang telah hilang serta memulihkan nama baik dan kepercayaan anggota PENGGUGAT’,ungkapnya.

Dijelaskan H Yopie pada tanggal 19 Februari 2019 terbit Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL , inti putusan adalah menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui.

“Bahwa Majelis Hakim Jakarta Selatan  telah keliru, khilaf dan tidak teliti dalam mengambil keputusan terhadap Perkara Perdata Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL. Tanggal 11 Mei 2018 yang dimaksud’, jelasnya.

”Bahwa Eko Sumantri  adalah sebagai sebagai salah satu TERGUGAT dalam perkara perdata yang dimaksud. Bahwa yang menjadi dasar putusan Hakim dalam PUTUSAN NOMOR 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL tertanggal 19 Februari 2019”, ucapnya.

Dikatakan H Yopie bahwa Adalah adanya AKTA PERDAMAIAN Tanggal 13 Februari 2019, inti perdamaian adalah Penggugat dan Tergugat sepakat melebur dan bergabung menjadi satu SP PLN-tidak ada lagi dualisme kepemimpinan. Bahwa yang menjadi Para Pihak dalam Akta Perdamaian tersebut atau Pihak Yang menanda tangani Akta Perdamaian adalah Pihak pertama, MA dan Pihak kedua, H.ADRI.

“Bahwa yang menjadi Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Perdata Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL tertanggal 11 Mei 2018.  Adalah PENGGUGAT : JA sedangkan yang menjadi TERGUGAT adalah H.Adri dan Eko Sumantri”.

“Bahwa  Eko Sumantri  tidak diberitahu adanya rencana perdamaian dan pelaksanaan perdamaian tersebut. Bahwa Eko Sumantri  tidak menandatangani Akta Perdamaian tersebut’, tegasnya

“Dengan terbitnya Akta Perdamaian tersebut, hal ini sangat merugikan Eko sumantri.

Bahwa Eko Sumantri bukan PIHAK dalam Akta Perdamaian tersebut’, katanya.

“Sehingga sangat jelas terdapat kekeliruan dan atau kekhilafan dalam Akta Perdamaian tanggal 13 Februari 2019 dan dalam  PUTUSAN NOMOR 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL teranggal 19 Februari 2019, sehingga sudah selayaknya batal demi hukum’, tegas H Yopie.

“Kami akan terus memantau pelaporan ini sampai proses ini benar-benar berjalan, jika terbukti Hakim melanggar kode etik, maka harus dihukum sesuai ketentuan yg berlaku-“ ujar Advokat  H.Yopie Bharata,SH.

Terpisah ketika diminta konfirmasi Eko Sumantri membenarkan akan ikhwal yang menimpah dirinya lalu menunjuk Kantor Hukum YOPIE BHARATA & ASSOCIATES untuk mengawalnya.

“Ya Jika dikemudian hari didapati bukti-bukti  yang mengandung unsur pidana maka saya akan melaporkan hal ini kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia’, pungkasnya.(*)

Penulis : Arjeli Syamsuddin Jaridun

Editor   : R Syahril Jr

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan