Menakar Kekuatan Politik Party Di Era Politik Dinasti

  • Bagikan
Menakar Kekuatan Politik Party Di Era Politik Dinasti

PALEMBANG, GESAHKITA com–Kita sama sama menyaksikan untaian dan rangkaian Pilek dan Pilpres lalu dan bagaimana juga proses demokrasi itu berjalan mulus sesuai dengan harapan “semua pihak”.Pihak pihak yang bertarung dan cari peruntungan unjuk kiprah di bangku bangku politik yang berjenjang dan memiliki lajur lajur serta garis garis sampai tingkatan tingkatannya.

Terhembus kabar anak pejabat A dan istri pejabat B suami pejabat C dan mantan keluarga wali kota dan gubernur  A-Z yang sudah dikenal di Masyarakat  sungguh pemandangan atau phenomena yang buat kita orang yang berakal sehat  rasa nya gimana. Kenapa…?  Ya itu lah negeri ini …!

Kekusaan jabatan semua bisa dibeli bagi bagi kursi, porsi ya sesuai dengan dinasti dan tingkatan kabupaten dan kota, provinsi hingga sekala nasional.

Pengertian Politik Dinasti. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih indentik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran  keluarga.

Baca Juga :  South Sumatra Government Seriuosly To Focus On Rice Production, 1000 Agriculture Agents Deployed in The Area

Apa Yang terjadi seandainya Negara Atau Daeah Menggunakan Politik Dinasti…………..?

Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural

Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. (AG Paulus, Purwokerto)

Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah:

Baca Juga :  Korupsi Dana Desa 459 Juta, Sudarsono Digelandang ke Lapas Pakjo Palembang

Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.

Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.

Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.

Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam system pemerintahan.

Menurut Zulkieflimansyah Dampak Negatif Apabila Politik Dinasti Diteruskan

Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekruitmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan.

Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Baca Juga :  Anggota Fraksi Partai Golkar, M Nasir Bagikan Sembako ke Warga Kelurahan Sukarame

Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (clean and good governance). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme

Dengan Politik Dinasti membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Tapi hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Maka Dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat unrtuk diterapkan di Negara kita Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan Monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan.

Artikel Pada Blog ini kami kutip dari berbagai sumber. Semoga Artikel Tentang Pengertian Politik Dinasti Dapat Bermanfaat Dan Apabila artikel ini berguna untuk anda silahkan copy paste dengan menyertakan Sumbernya.(*)

Penyunting : irfan

Publisher : Goik

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan