Mengukur Keberanian Paslon Kepala Daerah dari Jalur Independen

5
Bagindo Togar Bb, Pengamat Politik
Bagindo Togar Bb, Pengamat Politik

Palembang, gesahkita.com--Menjadi Kepala daerah baik Bupati, Walikota atau Gubernur memang diidam idamkan bagi sebagian yang merasa tidak puas dengan sosok gaya hingga kinerja penguasa suatu daerah tertentu.

Dengan alasan yang lain juga misalnya dengan bermodalkan self figure sekedar coba mengukur elektabilitas ketokohan diri baik dari kalangan akademisi maupun organisasi tidak juga ada yang salah sebenarnya jika ingin mencicipi bagaimana rasa nya berkontestasi diajang ini.

Pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tujuh kabupaten di Sumsel yang tinggal beberapa bulan lagi, khususnya di Kabupaten Musi Rawas dan Muratara tampaknya akan memunculkan bakal calon Bupati dan Wabup dari jalur perseorangan atau independen.

Perjuangan Paslon Bupati Independen dipredikasi bakal sangat berat, menurut analisa Pemerhati Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya, Bagindo Togar.

“Sungguh sangat berat untuk dapat dipenuhi oleh para peminat yang berhasrat melesat jalur perseorangan, apalagi hanya bersiasat dalam waktu yang tergolong singkat, alias mendadak muncul satu tahun menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tiba. Jadi memang tak cukup Cuma modal ‘pengen’ (ingin) saja,” tegas Bagindo Togar.

Idealnya Bagindo berpendapat, minimal persiapan untuk lolos jadi Paslon independen memerlukan waktu tiga tahun. Lagi pula, mengumpulkan syarat dukungan tidaklah mudah. Dari 8,5 persen syarat dukungan, paling tidak calon independen mengumpulkan 10 hingga 12 persen fotocopy KTP. Karena jumlah tersebut akan diverifikasi oleh KPUD dengan extra complicated juga profesional.

“Kalaupun terkumpul syarat itu, diragukan orisinalitas serta validitasnya, karena dikumpulkan dalam waktu yang sangat singkat,” kata pria yang makin rajin muncul di media cetak dan elektronik sebagai narasumber itu.

Hal tersebut disampaikan Bagindo setelah menyimak dan menganalisa kondisi perpolitikan jelang lilkada tahun ini. Dimana tak lama lagi Pilkada serentak akan digelar di 7 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya pada Rabu 23 September 2020. Setiap KPU daerah yang ditugaskan untuk menyelengarakan Pilkada serentak, mulai terlihat sibuk beraktifitas mensosialisasikan hajat demokrasi ini, agar tingkat partisipasi para warga yang memiliki hak pilih tinggi.

“Para peminat untuk menjadi Paslon kepala daerah dan peminat politik juga tak kalah hebohnya. Parpol mulai aktif menjaring Balon kepala daerah, para kandidat semakin bersemangat menjajakan diri dan visinya ke publik agar semakin popular dan tentunya diterima eksistensinya,” papar Bagindo.

Para peminat politilk juga mulai ramai menganalisa  plus menawarkan program kampanye maupun dukungan. Bahkan untuk akses bagi para bakal calon perseorangan lebih dahulu dibuka dimana “loket pengambilan formulir” sudah dimulai 19 hingga 25 Februari ini.

“Lantas, ada atau banyakkah peminatnya yang pengen maju berkompetisi dalam Pilkada serentak tahun ini ? ”

Yang dinilai dari bejibun syarat, tahapan, proses dan ketentuannya semakin tidak mudah Bagindo berpendapat.

Yang pasti lanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel memastikan, masyarakat atau tokoh masyarakat yang hendak menjadi peserta Pilkada serentak 7 Kabupaten di Sumsel 2020, bisa melalui dua cara, yaitu jalur dukungan Parpol maupun perorangan atau independen.

“Berdasarkan PKPU No 15 Tahun 2019 bahwa syarat untuk bisa menjadi pasangan bakal calon (bacalon) Bupati dan Wakil Bupati di 7 Kabupaten, harus mendapat dukungan minimal 20 persen jumlah kursi di DPRD atau minimal 25 persen perolehan suara sah bagi partai yang mendapatkan kursi di DPRD. Sedangkan untuk pasangan bacalon perseorangan atau independent yang maju lewat jalur non Parpol harus mendapat dukungan minimal 8,5 hingga 10 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu sebelumnya,” ungkapnya.

Namun lanjut Bagindo, perjuangan calon kepala daerah dari jalur independen diperkirakan semakin berat. Di banding calon kepala daerah dari jalur Parpol dimana syarat dukungan 8,5 hingga  10 persen berupa fotocopy KTP yang menjadi syarat untuk bakal calon independen maju, sangat sulit untuk dikumpulkan.

Belum lagi diinput dalam instrumen Silon KPU, diverifikasi faktual secara detail agar memenuhi validasi angka minimun dukungan yang diproses secara random dan selanjutnya melengkapi syarat syarat pencalonan peserta Pilkada. Ditambah juga dengan pemeriksaan ulang hingga penetapan sebagai paslon peserta Pilkada, tentunya bila semuanya memenuhi syarat sesuai UU Pemilu No 7 tahun 2017 dan PKPU No 15 tahun 2019.

“Jadi sekali lagi saya sampaikanya, dari analisa saya sungguh berat untuk dapat dipenuhi oleh para peminat yang berhasrat melesat dari jalur perseorangan, apalagi hanya bersiasat dalam waktu yang tergolong singkat, alias mendadak muncul satu tahun menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tiba,” imbuhnya.

Mengumpulkan syarat dukungan tidaklah mudah.  Kalaupun terkumpul syarat itu, diragukan orisinalitas serta validitasnya, karena kemungkinan dikumpulkan dalam waktu yang sangat singkat.

“Belum lagi sang calon independen harus menyamakan persepsi, obsesi dan orientasi politiknya, serta  chemistry  dengan calon pasangannya,” tegas Bagindo.

Berbeda dari jalur independen, bakal calon kepala daerah dari jalur Parpol lebih berpeluang menang, karena struktur dan mesin partai akan berjalan karena gabungan dari partai pengusung lainnya.

Terkhusus untuk Kabupaten Musi Rawas ( Mura) untuk syarat dukungan real dan valid, angka minimal yang harus dipenuhi adalah 8,5% dari jumlah DPTnya sekitar 300 ribu jiwa , lebih kurang 25.500 dukungan KTP dari DPT yang tersebar di 8 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada.

Akhirnya sangat jelas, bagi para Balon Bupati (kepala daerah) yang berharap atau layak lolos menjadi Paslon dari kanal independen dibutuhkan kerja keras ,tangkas dan cerdas serta menyita waktu yang cukup lama. Apalagi harus berhadapan melawan Paslon Bupati yang relatif memuaskan kinerja pemerintahan ataupun hasil pembangunan yang dirasakan oleh para masyarakat.

“Memang, seyogyanya menjadi Paslon Independen tak cuma didominasi oleh Syahwat Pengen berkuasa saja” ,Bagindo berpesan.