*Bagian Proses Verifikasi Dukungan Dilompati Panitia Dalam Tatib Sidang
Palembang, localhost/server/gkx–
Pendukung calon Ketua DPD Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Andie Dinialdie menolak hasil musyawarah daerah (musda) X. Tanggal 4-5 Maret 2020 di hotel Santika Palembang. Pihak Andie akan mengambil sikap dengan menyampaikan musda ke DPP.
“Kami menolak hasil Musda X akan segera menyampaikan musda ini ke DPP,” Kata Ketua DPD Muara Enim Muzakir Sai Sohar kepada awak media, Kamis 5 Maret 2020.
Dikatakannya, apapun hasilnya akan menghormati keputusan DPP nantinya terhadap hasil musda di Sumsel.
Menurutnya, Kalau mencermati dan mengikuti jalanya musda, dengan jelas ada yang dilanggar, yaitu tata tertib, Juklak dan Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.
Dia jelaskan, Juklak-2/DPP/GOLKAR/II/2020 Pasal 38 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua/Ketua Formatur poin (B) ayat a, b, c, d, e dan f. Dalam huruf e.
Pemeriksaan faktual sebagaimana dimaksud huruf c adalah proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan surat dukungan tertulis dari pemegang hak suara. Dalam hal ini, panitia verifikasi dan pimpinan sidang musda X tidak melaksanakan sebagaimana diatur dalam Juklak tersebut.
“Pimpinan sidang tidak melakukan proses konfirmasi dan klarifikasi terhadap keabsahan dukungan tertulis kepada pemegang hak suara,”tegasnya.
Musda Partai GOLKAR X dan proses pemilihan Ketua DPD Partai GOLKAR Sumsel dengan ini kami nyatakan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap proses pelaksanaan Musda.
Ditegaskan dia, Musda X Golkar yang sedang berlangsung untuk dibatalkan hasilnya dan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Golkar. Sebagaimana diatur dalam Juklak 2/DPP/GOLKAR/II/2020 pada Pasal 30 (10) apabila Musda Provinsi sebagaimana dimaksud ayat 9 tidak berjalan tertib dan lancar DPP Partai GOLKAR dapat memindahkan tempat pelaksanaan Musda Provinsi.
Pihaknya mengklaim Andie mendapat dukungan 13 Kabupaten/Kota DPD Partai Golkar se sumsel secara tertulis, yang diklaim yaitu DPD Golkar OKU Selatan, OKU Timur, Musirawas Utara, Palembang, PALI, Muara Enim, Prabumulih, Lahat, Banyuasin, Lubuk Linggau, Musirawas, Empat Lawang dan OKU sedangkan organisasi mendirikan Soksi, MKGR, KOSGORO kemudian organisasi didirikan AMPI, Satkar Ulama, MDI, AL-Hidayah.
Seiring dari proses tahapan tidak dilkasanakan oleh pimpinan sidang, laporan pertanggung jawaban tidak dibacakan, pandangan umum tidak dilakukan dalam proses sisdang.
Puncaknya proses verifikasi atas dukungan tidak dilaksanakan oleh panitia. Dari situlah peserta musda melakukan mosi tidak percaya dan forum tidak lagi korum dan tidak sah dalam mengambil keputusan.
Sementara itu, menurut Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum (11). DPP Partai Golkar mengatakan, rangkaian Musda X DPD Partai Golkar Sumsel ini sudah berdasarkan juklak dan aturan yang selama ini dipatuhi
“Kalau soal berbeda pandangan itu hal biasa, yang paling penting Musda ini sudah berakhir dan sesuai aturan”, tandasnya.(asj)
