Palembang, gesahkita. com–Merefleksi 20 Tahun Gerakan Advokasi Anggaran di Indonesia, hari ini tanggal 11 Maret 2020, Fitra Indonesia mengadakan Seminar Nasional bertempat di Kota Palembang dengan tema Keberpihakan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, Perbaikan Layanan Dasar, dan Kesejahteraan Sosial.
Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Akhmad Najib, SH., M.Hum., mengapresiasi Musyawarah Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Munas FITRA) yang diselenggarakan di Kota Palembang.
Kegiatan, yang mengusung tema “20 Tahun FITRA : Kerja Kolektif Menuju Daulat Rakyat Atas Anggaran”, dan berlanjut dengan diskusi panel bertema “Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Layanan Dasar, dan Kesejahteraan” berlangsung di Hotel Beston Palembang, Rabu (11/3).
Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru melalui Akhmad Najib berharap para pengurus FITRA membuat program kerja yang mendukung kebijakan Pemprov Sumsel, terutama dalam hal pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Sumsel Maju Untuk Semua.
“Pemprov Sumsel sangat mendukung keberpihakan anggaran dalam penanggulangan angka kemiskinan. Karena ini sesuai dengan visi Gubernur Herman Deru dan Wagub Mawardi Yahya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan telah berjalan berbagai program pembangunan untuk mewujudkannya,” ujarnya.
Program yang dimaksud antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di kabupaten dan kota di Sumsel. Selain itu, Sumsel juga telah menjadi tuan rumah dalam berbagai event internasional. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi berhasil melebihi nasional.
Sementara Sekjen FITRA, Ahmad Misbahul Hasan, mengatakan, Munas ke-6 digelar sejak kelahiran FITRA 20 tahun lalu. FITRA resmi terbentuk sebagai lembaga pada tanggal 11 Maret tahun 2000, yang berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini menjadi tantangan FITRA dan masyarakat Sumsel. Banyak tantangan tata kelola pemerintahan yang ditemui. Mulai dari level desa, hingga nasional, untuk mencoba mewujudkan tata kelola pemerintahan transparansi, partisipatif, akuntabel, dan bersih dari korupsi,” katanya.
Menurutnya, melalui transparansi akan terwujud partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi lebih terjamin. Oleh sebab itu setiap 2 tahun sekali, FITRA melakukan indeksing terhadap keterbukaan informasi publik terhadap dokumen-dokumen perencanaan.
Dijelaskannya, Munas akan berlangsung 3-4 hari untuk mencoba merumuskan tantangan tersebut. Menurutnya, Pemprov Sumsel menjadi salah satu nominasi dari 34 provinsi dengan perencanan pembangunan daerah terbaik.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan pengumuman pemenang Lomba literasi anggaran 2020, dengan kategori Lomba vlog anggaran 2020 dan lomba infografis anggaran 2020. Acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Selatan H Achmad Rizwan dan TGUPP H. Aziz Kemis.(a.goik)
