Terkait Data Penerima Bantuan, H Askolani Perintahkan Camat Buat Posko Pengaduan

BerandaNewsTerkait Data Penerima Bantuan, H Askolani Perintahkan Camat Buat Posko Pengaduan

Published:

Bupati Banyuasin Kembali Menegaskan Akan Bertindak Tegas Jika Ada Yang Bermain Main Dengan Data Penerimah Bansos Akibat Covid 19

Banyuasin, localhost/server/gkx--Bupati Banyuasin H Askolani menegaskan akan mempidanakan pihak-pihak yang mencoba untuk bermain-main dengan cara ‘kong kali kong’ dan menipulasi data dalam pendataan masyarakat miskin penerima bantuan sosial dampak covid-19.

Pernyataan ini dia pernah sampaikan pada saat menggelar Video Konferens dengan para Camat se Banyuasin beberapa hari lalu terkait tentang pendataan ulang dampak rakyat miskin baru (Misbar) akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta dampak ekonomi lainnya karena wabah Pandemi Covid 19, dikutip dari akun FB Saya Banyuasin  dan ditagging Stafsus Bupati Banyuasin, Kamis, (16/04)

Dalam pernyataan itu melalui akun tetsebut Bupati H Askolani, kembali mengingatkan, “Kades, Lurah dan Para Ketua RT se Kabupaten Banyuasin untuk melakukan pendataan masyarakat miskin penerima bantuan sosial dampak covid-19 secara benar, jujur dan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan, “katanya.

Selain itu dalam video yang berdurasi 4 menit 54 detik masih bersumber dari akun FB yang sama tampak dirinya didampingi Wabup H Slamet, Sekda Senen Har, Asisten dan Inspektorat.

Lebih lanjut orang nomor satu di Banyuasin ini meminta camat, Kapolsek dan Danramil untuk melakukan pegawasan secara ketat.

“Dan jika masih ditemukan data abal-abal, kongkalikong dan bentuk lainnya, maka akan ditindak tegas bahkan akan dipidanakan, kata “H Askolani.

” Bantuan ini menggunakan uang negara, maka kami minta Kades, Lurah dan Para Ketua RT jangan main-main, kalau ada yang berani main-main dengan data kami akan pidanakan. Baik kades, lurah, Ketua RT bahkan orang kaya penerimapun akan dipidanakan,”tegasnya.

Dirinya tidak mau masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas dalam bantuan kemanusiaan ini justru tidak terdata. Politisi PDI Perjuangan ini juga minta masyarakat, ikut serta mengawasi dan jika ada kejanggalan silahkan
lapor.

“Dan saya minta Kecamatan membentuk posko pengaduan yang berisikan pihak Kecamatan, Polisi dan TNI,” ucapnya.

“Sekali lagi jangan main-main, ini uang negara dan ada pidananya, “tandasnya. (rel/indera)

Berita Terbaru

hut kabupaten pasuruan hari jadi ke 1093 kabupaten pasuruan hari kesaktian pancasila peringatan kesaktian pancasila selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha

Jendela Sastra