Palembang Ajukan PSBB, 8 Pembatasan Itu Disini..

  • Whatsapp

Palembang, gesahkita.com–Untuk mengatasi semakin meluasnya penyebaran virus Covid-19 pemerintahan Kota Palembang, hari ini mengajukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan RI. Melalui Gubernur Sumsel.

Pegujuan ini dilakukan seiring dengan peningkatan kasus penularan secara transmisi lokal yang kini sudah terjadi di 16 dari 18 kecamatan yang ada di Palembang.

Dalam penjelasannya Walikota mengatakan, Pemerintah Kota Palembang hanya bisa mengajukan usulan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan melalui Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Kepastian penetapan PSBB menjadi wewenang pemerintah pusat melalui Menkes.

“Ketentuannya di pusat yang menilai, apakah bisa atau tidak diberlakukan. Kita hanya menyampaikan usulan, tapi ketetapan PSBB wewenang Menkes, tentu dengan berbargai kritera baik pola penyebaran hingga tingkat positif,” sebutnya.

“Pada dasarnya kita sudah memenuhi kriteria untuk menerapkan PSBB, tinggal beberapa yang harus dilengkapi. Dari total 18 kecamatan yang ada, 16 di antaranya sudah ada kasus COVID-19,” katanya.

Walikota menjelaskan, PSBB sejatinya mendorong masyarakat lebih tertib menjalankan psychical distancing dan membatasi pergerakan manusia di luar rumah.

Selama usulan PSBB diproses, Harnojoyo meminta masyarakat mematuhi anjuran pemerintah.

“Pada intinya PSBB membuat masyarakat lebih tertib. Kami terus mengimbau seluruh masyarakat agar betul-betul paham terkait COVID-19. Kalau keluar rumah selalu pakai masker dan jaga jarak, karena itu yang utama agar terhindar dari penularan,” katanya.

Untuk pelaksanaan PSBB nanti Pemerintahan Kota Palembang Sudah Menyiapkan anggaran 200 Milyar.

Jika PSBB di Kota Palembang mendapat restu Menkes Terawa, beberapa hal yang menjadi aktivitas rutin masyarakat akan dibatasi oleh pemerintah.

Berikut 8 (delapan) aturan yang harus diikuti jika PSBB resmi dilaksanakan:
• Pembatasan yang dilakukan ini akan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
• Pembatasan moda transportasi pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
• Peliburan tempat sekolah dan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
• Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri oleh keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Juga dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
• Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Dikecualikan dengan berpedoman kepada protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan untuk: a. Supermarket, minimarket, pasar, took atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energy; b.Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; c.Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.
• Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
• Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk : a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; b. Moda transportasi dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
• Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.(goik)

pempek palembang, jual pempek palembang

Tinggalkan Balasan