Terkait Dana Bergulir Distan Jatim Penegak Hukum Harus Membentuk Tim Pencari Fakta.

  • Bagikan

SURABAYA, GESAHKITA.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melaksanakan penyaluran dana bergulir secara channeling bekerja sama dengan BPD Jawa Timur sejak terbitnya Pergub No. 21 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, hal ini diungkap Muhammad Muckdor aktifis muda pemerhati kebijakan dan pegiat anti Korupsi Jawa Timur, yang ia sampaikan kepada media ini, Senin(12/05)

Namun, sebelum peraturan tersebut terbit, Muchdor menambahkan, Pemprov Jatim telah mengelola dana bergulir secara non-channeling melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk pada masing-masing SKPD pengelola sejak tahun 2001.

Dikatakan nya, Pemeriksaan menunjukkan jika pengelolaan dana bergulir secara non channeling belum dihentikan sampai dengan tahun 2018, meskipun terdapat perubahan sistem sejak tahun 2006.

Dari hasil konfirmasi dan rekonsiliasi yang telusuri ternyata, kata dia, terkait penetapan nilai investasi dana bergulir per 31 Desember 2018 menunjukkan adanya permasalahan.

Diantaranya,
1. Terdapat saldo Dana Bergulir sebesar Rp 5.214.250.000,00 yang tidak didukung dengan rincian data per nama dan alamat, tidak mengetahui nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana bergulir tersebut pada BPD Jawa Timur, dan hanya memiliki data rekapitulasi dana bergulir per kota/kabupaten

Baca Juga :  Gapura Desa Durian Daun Merupakan Ikon Menuju Pintu Masuk Kantor Pemdes

Dalama hal ini, terangnya,
Dinas Koperasi dan UKM, menunjukkan adanya selisih kurang baki debet (dana bergulir outstanding) antara Laporan Dinas terkait dengan Laporan BPD Jatim sebesar Rp 2.077.369.025,87 yang terdiri dari saldo dana bergulir channeling sebesar Rp 2.630.974,13
dan piutang non-channeling sebesar Rp 2.080.000.000,00.

“Piutang non-channeling tersebut, lanjut Muchdor merupakan dana bergulir dengan program pakan ternak, ayam potong, dan Sentra Pengkulakan Koperasi (Senkuko) yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM sejak tahun 2001,” ungkapnya.

“Untuk itu, katanya, ” BPD Jawa Timur menyatakan tidak bertanggungjawab atas dana bergulir yang dikelola secara non-channeling sehingga menyebabkan saldo piutang dana bergulir sebesar Rp5.214.250.000,00 (Rp 3.134.250.000,00 + Rp 2.080.000.000,00) tidak dapat diyakini ketepatan penyajiannya,” terangnya.

Kemudian, dia mencatat, Terdapat selisih kurang dan selisih lebih dana bergulir/baki debet yang berasal dari dana bergulir dengan mekanisme channeling di BPD Jawa Timur, yaitu Pada Dinas Koperasi dan UKM, menunjukkan selisih lebih baki debet sebesar Rp 2.630.974,13,” kata nya.

Baca Juga :  Upacara Ziarah Nasional Dandim 0430/Banyuasin Inspektur Upacara, Ajak Teladani Para Pahlawan

Muckdor kemudian juga menjelaskan bahwa pihak nya juga telah menerima surat balasan resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, yakni menjawab klarifikasi atas ketimpangan yang diminta pihaknya.

Dinas Koperasi  dan UMKM menulis,  bahwa ; pertama, Terdapat adanya selisih sebesar Rp.2.077.369.025,87 yang terdiri dari selisih lebih di Program Channeling yang dilaporkan Pihak Bank Jatim setiap bulannya sebesar Rp.2.603.974,13 dan selisih kurang sebesar Rp.2.080.000.000,-
melalui Program Dana Bergulir Non-Channeling.

“Kedua, Untuk nilai selisih lebih sebesar Rp.2.603.974,13 merupakan akumulasi kelebihan pencatatan angsuran dari laporan Bank Jatim.
Hal ini ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur dengan berkoordinasi dengan pihak Bank Jatim untuk mengidentifikasi selisih
lebih tersebut,” tulisnya.

Poin ketiga, “Terkait plutang Program Dana Bergulir Non-Channeling sebesar
Rp.2.080.000.000,- yang merupakan tunggakan angsuran dari kreditur.
Kami telah melakukan identifikasi untuk menyusun pedoman pengelolaan piutang dana bergulir dan model penghapusan piutang bersama-sama dengan Tim Kesekretariatan Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dan bank pelaksana melalui program Channeling maupun Non-
Channeling,” tulis nya lagi.

Baca Juga :  Halimantori Hadiri Pak Yanto Pimpin RT. 37 Kali Kedua

Terkait hal ini Muckdor berharap para penegak hukum yang berkomoeten agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan terkait dengan adanya laporan pengaduan awal dan penemuan indikasi dugaan kerugian keuangan Negara.

” Itu, tegasnya, harus dilakukan secara tuntas, tanpa tebang pilih untuk para oknum – oknum dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, ” tegasnya.

Dia juga mendorong kepada penegak hukum untuk membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya.

Menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan dengan tetap konsisten terhadap setiap orang yang diduga ikut berperan terjadinya indikasi dugaan Korupsi.

“Jangan ragu ragu segera memanggil dan memeriksa KPA, PPK, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur,” tandasnya.(pur)

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan