Fitra Sumsel Mempertanyakan Kesiapan Kota Palembang Dalam Penerapan PSBB

  • Bagikan

 

PALEMBANG, GESAHKITA, com-Kota Palembang telah ditetapkan sebagai daerah dengan berstatus Pembatasan Sosial Bersekala Besar ( PSBB ) oleh Menkes RI No. HK.01.07/MENKES/307/2020p tanggal 12 Mei 2020.

Kendati demikian pemerntah Kota Palembang baru akan menerapkan PSBB ini pada H+2 Lebaran nanti.

Nunik Handayani selaku Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel mengatakan, masyarakat tidak pernah tau yang menjadi alasan mengapa Pemkot menunda begitu lama keputusan Menkes tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar ( PSBB ) ini.

Sementara perkembangan penyebaran pandemi covid-19 ini semakin masif tanpa ampun, sambungnya.

” Seharusnya pemerintah bergerak cepat untuk mengantisipasi penyebaran dan penanggulangan pandemik covid-19 agar tidak menyebar secara liar ke daerah lain,” terang Nunik sapaan akrabnya saat dibincangi di kantornya pada Jumat, (13/05)

Disinggung soal respon masyarakat sejauh ini akan gambaran seperti apa Pemberlakuan PSBB nanti nya, menurut Nunik semua kebijakan pastinya ada dampak dan konsekuensi nya.

Maka dari itu, Kata dia, pemerintah kota Palembang menurutnya, atas pemberlakuan PSBB ini harusnya sedini mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatu nya segala konsekwensinya ketika PSBB ini akan diberlakukan di wilayah ini.

Misalnya saja soal ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat yang terdampak, dan aspek keamanan tentunya, ” Nunik menerangkan.

Dasar Alokasi Anggaran Kota Palembang

Sebagai lembaga yang memang konsen pada Transparansi Anggaran, Fitrah mencatat belum lama ini pemerintah Kota Palembang telah menambah anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemik covid-19 sebesar Rp. 280 sehingga kurang lebih anggaran untuk penanganan covid-19 menjadi 480 milyar rupiah.

Baca Juga :  Pemdes Lubuk Lancang Anggarkan 7 Unit Program RTLH 2021.

Selain itu, sambungnya, “pemerintah pusat juga telah mengeluarkan peraturan berupa surat keputusan bersama dua menteri yaitu menteri dalam negeri dan menteri keuangan yaitu No. 119/2813/SJ & No 177/KMK.07/2020 yang mengatur tentang percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional,” urainya.

Publik melihat dalam Surat Keputusan Bersama dua menteri ini, terang dia, antara lain meminta kepada kepala daerah untuk segera melakukan : Rasionalisasi pada belanja pegawai dengan mengurangi honorarium kegiatan, pengelolaan dana BOS, mengendalikan /mengurangi pemberian uang lembur dan lain sebagainya.

Semua juga memahami kata Nunik, pemkot juga didorong atas aturan itu untuk melakukan rasionalisasi terhadap belanja barang dan jasa sekurang kurangnya sebesar 50{d16028d1ae91105ee2af888528e4abba9e896c46ed4da329dd7684c3747e71fa} dengan mengurangi anggaran belanja seperti anggaran belanja untuk perjalananan dinas, belanja untuk perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sewa rumah/gudang/gedung, belanja barang habis pakai dll,” paparnya.

Pemkot juga berkewajiban untuk untuk melakukan rasionalisasi berupa pengurangan terhadap belanja modal sekurang – kurangnya sebesar 50{d16028d1ae91105ee2af888528e4abba9e896c46ed4da329dd7684c3747e71fa} terutama penguarangan pada belan modal berupa pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mesin dan alat alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung meubeler, pembangunan gedung abru, pembangunan infrastruktur yang masih memungkinkan untuk ditunda pada tahun berikutnya,” kata dia.

“Sementara, sambungnya, ” kalau kita melihat pada kemampuan keuangan pemerintah Kota Palembang, sebagamana telah diatur dalam Perda No 15 Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019 tentang APBD TA 2020 bahwa Pendapatan APBD Kota Palembang pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 4,644,413,707,000″, ungkap nya.

Baca Juga :  4 Kelompok Relawan Palembang Soroti Transparansi 480 M Dana Covid 19 Hingga Ketegasan PSBB

Dari situ, ia juga mengetahui adanya perincian PAD sebesar Rp. 1.844.718.837.000, Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.100.990.687.000 dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 698.704.183.000.

Kemudian Anggaran untuk Belanja Daerah sebesar Rp 4.679.521.118.000,- dengan perincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.947.580.093.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 2.731.941.025.000,- ,” bebernya.

Merujuk pada Surat Keputusan Bersama ( SKB) Mendagri dan Kemenkeu, dari hasil melakukan rasionalisasi sebesar 50{d16028d1ae91105ee2af888528e4abba9e896c46ed4da329dd7684c3747e71fa} pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, maka potensi alokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan pandemik covid-19 di Kota Palembang dari hasil refocussing dan realokasi anggaran, minimal anggaran untuk penanganan dan penanggulangan dampak covid-19 sebesar Rp. 1.332.993.752.250.

Menurut Nunik, angka ini bisa jadi masih kurang mengingat angka kemiskinan di Kota Palembang lumayan tinggi sebesar 10.90{d16028d1ae91105ee2af888528e4abba9e896c46ed4da329dd7684c3747e71fa} (data BPS 2019) belum ditambah dengan masyarakat yang terdampak.

Fakta Penanganan wabah Covid 19

Pada bagian lain, ia juga menilai jika mengacu pada UU No 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular secara jelas disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan penanggulangan wabah penyakit menular, melalui pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina serta pencegahan dan pengebalan.

Sementara UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana terutama pada pasal 6,7 dan 8 serta pasal 26 ayat (1,2) yg mengatur bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan serta memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga :  HD Menilai Pertahan Diri Itu Kesadaran, Hingga Menyebut PSBB Itu Edukasi

Selain itu, pemerintah juga harus bisa mengantisipasi terhadap dampak sosial-ekonomi dari wabah Covid 19.

Untuk itu pendapatnya, “Pemerintah jangan hanya menghimbau masyarakat agar tidak panik, tapi juga memberikan fasilitas kepada masyarakat, karena sesungguhnya kepanikan masyarakat bersumber dari tidak adanya ketersediaan pangan.”

Bagi Fitra Sumsel ini adalah hal yang kontradiktif harus benar benar dipikirkan, “ketika melaksanakan aturan pemerintah melakukan sosial distancing ataupun work from home, sementara sebagian masyarakat adalah menjadi pekerja harian yang harus bekerja diluar rumah”, ungkap nya.

Fitra Sumsel Mendesak

“Mengingat besarnya alokasi anggaran yangg bersumber dari APBN maupun APBD yang akan dipergunakan untuk penanganan COVID-19 ini, “lanjutnya, ” agar tidak terjadi penyimpangan serta penyalahgunaan anggaran sehingga anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dampak covid-19 bisa tepat sasaran serta dapat menjawab persoalan yg diakibatkan adanya pandemik covid 19 ini, maka FITRA Sumsel mendesak :

“Segera menyelesaikan carut marut tentang data penduduk miskin dan masyarakat terdampak covid-19 khususnya yang berhak menerima bantuan sosial untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau mungkin bisa terjadinya perbuatan tercela Korupsi,” katanya.

‘Kemudian penggunaan Dana harus transparan dalam penggunaan anggaran penanganan wabah covid-19, yang di update minimal setiap bulannya,” jelas nya.

Fitra juga menyarankan untuk membuat portal pengaduan masyarakat khususnya tentang isu penanganan covid-19, yang direspon langsung oleh petugas sehingga tidak menimbulkan persoalan sosial dimasyarakat.

“Coba lah untuk melibatkan masyarakat sipil dalam proses penanganan covid-19, terutama dalam jaring pengaman sosial ini,” tukasnya. (“)

Pewarta : Ali Goik
Editor : Arjeli Sy Jr

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan