DPC FBI Banyuasin Mendesak Pengusaha Berikan THR Para Buruh

  • Bagikan
Heriadi SH Sekretaris DPC Federasi Buruh Indonesia Banyuasin

BANYUASIN, GESAHKITA.com–Berkaitan dengan dampak covid-19 yang berimbas dengan kondisi ketenagakerjaan (workmanship) di kabupaten Banyuasin maka DPC FEDERASI BURUH INDONESIA KABUPATEN BANYUASIN meyoroti permasalahan THR yang harusnya diberikan oleh perusahaan kepada para buruh.

Hal tersebut diungkap Heriadi SH selaku Sekretaris DPC FBI Banyuasin kepada Media ini, Jumat, (15/05)

Dikatakan Yadi sapaan akrabnya, dengan mengacu pada PERMENAKER No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan, Surat Edaran No.2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019 dikabupaten Banyuasin.

DPC FBI Banyuasin ssndiri menurut nya, setelah membuka posko beberapa waktu lalu bahwa sudah mewanti yakni bakal ada nya hak hak buruh yang akan dilanggar oleh para pelaku usaha di wiilayah ini, terang nya.

Yadi menyebut gayung pun bersambut bahwa seperti ia sebut sebelumnya, Covid 19 akan menjadi alasan ir-rasional bagi pengusaha menghindari kewajiban nya dan membuang jauh jauh hak hak para pekerja karena Covid 19 ini,”

Baca Juga :  Kesanggupan PNS Taati 17 Kewajiban, Hindari 15 Larangan Disebut Dalam Sosialisasi Gratifikasi Pemkab Oku Selatan

Terbukti pihaknya dalam beberapa hari membuka posko ini telah menerima laporan pengaduan di DPC FBI Kab Banyuasin.

Yadi mengungkapkan sudah ditemukan banyak perusahaan nakal yang tidak memberikan THR kepada para buruh yang seharusnya di berikan tanpa terkecuali, ” kata dia.

Maka melihat kondisi ini, kata dia, “kami dari DPC FBI BANYUASIN menyatakan, dengan adanya PERMENAKER No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan, setiap perusahaan wajib memberika THR,” dia menegaskan.

Pihaknya mendesak, disnaker kab Banyuasin sebagai wakil pemerintah harus hadir dan diminta aktif berperan dalam menindak dan memberikan sanksi kepada perusahaan nakal di Banyuasin yang tidak memberikan THR,” ucap nya.

Bagi DPC FBI Banyuasin, dengan tidak di bayarkanya THR untuk para buruh itu ada akibat hukum bagi pihak perusahaan sebagai mana diatur ketentuan ketenaga kerjaan khsusnya PP 78 TAHUN 2015.

Baca Juga :  Didukung Bupati Askolani, PA Banyuasin Juara II Nasional

Lebih jauh DPC FBI Banyuasin menilai, ketegasan pemkab Banyuasin dan dinas terkait soal ketenagakerjaan dapat membawa efek yang baik bagi kondisi perburuhan di Banyuasin, ” ungkapnya.

Menyoal pelanggaran yang pihak nya telah dapati terkait tak dibayar nya THR oleh pelaku usaha di kabupaten Banyuasin ini, dari beberapa aduan yang diterima POSKO PENGADUAN BURUH DPC FBI Banyuasin, ” sambungnya,” Terdapat beberapa perusahaan yang tidak membayarkan THR.

Dengan gamblang juga ia menyebut,” PT Mardec Musi Lestari dengan alasan kondisi keungan perusahaan tidak sehat dimasa covid ini,” kata dia.

Ia juga mengatakan dalam laporan yang pihak nya telah mencatat, “CV FNB sampai hari ini belum mememberikan THR dan PT METROGAS pun tidak jauh berbeda, Tidak memberikan THR dan justru melakukan PHK sepihak terhadapa buruh nya dengan alasan covid 19,” ia menjelaskan.

DOC FBI Banyuasin juga menilai atas laporan itu bahwa sangat Lemahnya pengawasan disnaker Banyuasin yang menyebabkan banyak perusahaan nakal dan mengabaikan hak hak buruh.

Baca Juga :  Aktivis Agraria Oku Timur Sumsel Disiram Air Keras

Di sisi lain, bagi Yadi, masih tumbuhnya mental pengusaha yang menganggap buruh sebagai budak (Slave) belian, dan tidak mengganggap buruh adalah aset.

Maka yang ada katanya, sikap dan pola yang dipraktekan menindas para buruh, “tandasnya.(*)

Pewarta : Ali Goik
Editor. : Arjeli Sy Jr

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan