Tolak Omnibus Law Tak Cerminkan Kedaulatan Rakyat

Credit Shutterstock com

PALEMBANG, GESAHKITA com–
Pada tahun ini kita dilanda keprihatinan global yang sangat mendalam terutama semakin meluasnya eskalasi penyebaran COVID-19 yang telah menelan korban jiwa di berbagai negara termasuk di di Sumatera Selatan.

Semangat perubahan yang diusung Putusan MK 35/2012 pada faktanya tidak mendapatkan perhatian yang serius termasuk skema perhutanan sosial dan Tora. Berbagai agenda kebijakan tidak sungguh-sungguh mencerminkan semangat perubahan tersebut. Lebih dari 100 produk hukum daerah mengenai Mayarakat Adat dan Hak Masyarakat Adat tidak terjembatani oleh kebijakan nasional yang masih tidak berubah dari wataknya yang sektoral dan parsial.

banner 17 agustus, Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia Merdeka

Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang diharapkan menyediakan kerangka hukum pengakuan Masyarakat Adat dan Haknya yang lebih holistik juga belum kunjung ditetapkan.

Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang hingga hari ini belum kunjung ditetapkan. Sementara itu, Negara malah tengah menyusun suatu Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau sering disebut dengan Rancangan Omnibus Law secara diam-diam.

Baca Juga :  Tanpa Kamu Sadari, Perkataan Ini Termasuk ‘Body Shaming

Beberapa waktu yang lalu, Lembaga lembaga yang konsen terhadap hak hak Masyarakat adat telah mengeluarkan pernyataan sikap MENOLAK Rancangan Omnibus Law karena rancangan tersebut menyembunyikan bahaya bagi Masyarakat Adat, Wilayah Adat, dan Kearifan Masyarakat Adat.

Di Sumatera Selatan, ancaman itu mengarah pada makin terancamnya keberadaan masyarakat suku pedalaman yakni Suku Kubu atau dikenal dengan komunitas komunitas Wong Kubu Pasca dibubarkannya pemerintahan Marga tahun 1983 lewat SK Gubernur No.142/KPTS/III/1983 Tentang Pembubaran Marga dan DPR Marga.

Di sisi lain, lembaga lembaga yang konsen terhadap pembelaan hak hak masyarakat adat juga menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan Rancangan Undang-Undang Pertanahan, dan memastikan isinya kedua Rancangan Undang-Undang tersebut sesuai dengan usulan-usulan Masyarakat adat se Indonesia Raya.

Sumber : Mohamad Ali Direktur Yayasan Depati

Penyunting : Henafri
Publisher : Purwohadi

banner idul adha dprd okus
banner idul adha, akbp zulkarnain
banner idul adha, akbp danny
banner idul adha, ronaldo, davinci