RPM Menilai Permen PUPR di UPTPBJ Jawa Timur Masih Dikesampingkan

  • Whatsapp
Ilustrasi penegakan aturan (credit google foto view)

Ilustrasi penegakan aturan (credit google foto view)

SURABAYA, GESAHKITA com–
Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Terbitnya peraturan tersebut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

Bacaan Lainnya

Salah satunya harus melakukan penyesuaian ketentuan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, dan untuk mengakomodir pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan langsung dan tender terbatas jasa konstruksi.

Pegiat Anti Korupsi sekaligus selaku Ketua Relawan Perduli Massa (RPM) Jawa Timur, M. Doni ketika ditemui di ruang kerjanya mengatakan kepada media ini terkait hal tesebut dan mengemukakan bahwa Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang meliputi Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi, Kamis, (16/07)

Lebih lanjut dia menjelaskan yang mengutip pada Pasal 24 ayat (3) Pemaketan Pekerjaan Konstruksi yang terbagi pada klasifikasi atau tipe perusahaan penyedia jasa konstruksi terbagi menjadi tingkatan atau kelompok yaitu, Kecil, menengah dan besar.

“Nah jika kecil itu, ia jelaskan, nilai HPS sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil,” ungkapnya.

“Sedangkan jika Menengah itu, ” sambung dia, nilai proyeknya mulai dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), ” Doni membeberkan.

Kemudian Doni juga menyebut untuk kualifikasi usaha besar itu ada pada HPS mulai PRp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menurut Doni seringnya hal ini minim pemantauan sehingga terjadi over lapping terhadap type perusahaan penyedia jasa konstruksi ini. ” Lah jika kelas perusahaan skala kecil kenapa diberi atau diloloskan untuk pekerjaan besar apa tidak salah itu,” jawab Doni saat ditanya terkait maraknya ditemukan over lapping type usaha jasa yang dimenangkan untuk pekerjaaan yang sebenarnya untuk jasa usaha skala besar.

Disinggung soal tujuan Permen ini sendiri ia mengatakan supaya lebih efektif dan efisien serta termasuk profesional tidak nya pihak penyedia jasa itu.

” Ya sangat jelas pada ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri No 14 Tahun 2020 bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional dan efektif,” terangnya.

Ditanbahkannya, Peraturan Menteri ini juga diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

” Dan Permen PUPR No 14 Th 2020 ini berlaku, sambungnya, ” itu sangat tegas bahwa Peraturan ini berlaku sejak diundangkan dan telah diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020,” tegas Doni.

Doni melihat Permen PUPR No 14 Th 2020 ini jangankan dilaksanakan atau berlaku di kementerian/lembaga, atau perangkat daerah, dilingkungan Kementrian PUPR saja tidak berlaku seperti di UPTPBJ Jawa Timur yang notabene Bagian dari Kementerian PUPR yang wajib melaksanakan dan menerapkan Permen PUPR No 14 Th 2020 ini.

“Hampir semua Paket Lelang yang dilaksanakan di UPPBJ Jawa Timur yang Kontraknya di Bulan Mei – Juni 2020, tidak dilaksanakan sesuai Ketentuan yang terkandung di dalam Permen PUPR No 14 Th 2020,” tandasnya.(Pur)

Pos terkait

pempek palembang, jual pempek palembang

Tinggalkan Balasan