Akreditasi Ulang Sebagian Puskesmas Pasuruan Tergadai Akibat Corona, Benarkah?

PASURUAN, GESAHKITA com–Status Akreditasi beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Pasuruan dalam masa penghujung masa kedarluwarsa.

banner 17 agustus, Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia Merdeka

Dalam catatan, beberapa akreditasi puskesmas pada Agustus ini ada yang akan berekahir. Seperti diketahui Akreditasi itu sangat diperlukan indikator atau tolak ukur apakah Puskesmas tertentu melaksanakan pelayanan secara standar atau tidak selain itu juga sebagai kacamata penilaian akan mutu dan kwalitas pelayanan puskesmas itu sendiri.

Ugik Setyo Darmoko, selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Pasuruan berpendapat akreditasi berperan penting bagi puskesmas sebagai garda terdepan dalam melayani dan membuat rakyat sehat.

Dia juga melihat hal itu sebagai tolak ukur dalam total standarisasi pelayanan.

Ditanya terkait masa akreditasi dan jumlah puskesmas yang akan berakhir akreditasi nya di wilayah ini, dirinya belum bisa memastikan secara rinci.

” Yang pasti setelah 3 tahun harus dinilai ulang dan tak kurang dari 10 dari 33 puskesmas Pasuruan akan expired (kadaluarsa, red) tahun ini ” ungkap pria yang akrab disapa Ugik ini.

“Sebagian ada yang berakhir Mei, ada pula yang Agustus ataupun September,” timpalnya.

Kendati itu, sejauh ini dirinya belum bisa menyebut Puskesmas mana saja yang akan habis masa akreditasi nya itu saat ditanya puskesmas mana saja yang akreditasinya akan berakhir tahun ini.

Baca Juga :  Pemprov Jatim Ajukan Mobil PCR Lab dan Direstui BNPB

Sempat ia sebut Puskesmas Prigen ataupun Pandaan dan beberapa puskesmas lain, akan habis di tahun ini.

Ugik pun mengaku, pihaknya pun sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran untuk pengurusan akreditasi itu sampai ke hitung hitungan alokasi danaKira kira sekitar Rp 1,7 miliar akan dialokasikan untuk penyelesaian akreditasi tersebut.

” Namun anggaran tersebut akhirnya tak bisa digunakan untuk pengurusan akreditasi tahun ini dan bisa dilakukan tahun depan,” katanya.

Menurut nya, kebijakan pusat menginginkan agar pihaknya fokus pada penanganan corona sementara waktu ini.

” Jadi akreditasi
puskesmas bisa ditunda untuk tahun depan. Jadi, anggarannya kami kembalikan ke Pemkab,” sambungnya.

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi disebutkan bahwa:

a. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi (Pasal 1 ayat 1);

b. Pusat Kesahatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Pasal 1 ayat 2);

Baca Juga :  Risma Berang Mobil PCR Surabaya Dialihkan

c. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 5);

d. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Pasal 1 ayat 6);

e. Pengaturan Akreditasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan,
masyarakat dan lingkungannya serta puskesmas sebagai institusi; meningkatkan kinerja
Puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat (Pasal 2);

f. Puskesmas wajib diakreditasi, akreditasi puskesmas dilakukan setiap 3 (tiga) tahun (Pasal 3);

g. Pendanaan penyelenggaraan Akreditasi, kegiatan pendampingan dan penilaian pra akreditasi, serta pendampingan pasca akreditasi pada Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi milik Pemerintah
atau Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 17 ayat 1). (Pur)

banner idul adha dprd okus
banner idul adha, akbp zulkarnain
banner idul adha, akbp danny
banner idul adha, ronaldo, davinci