Memisahkan Governance DAN Democracy : Tantangan Pembangunan Otoritaris di Asia Tenggara

  • Whatsapp
Figure Decoupling Government and Democrasy

 

PALEMBANG, GESAHKITA COM –Banyaknya analisis akademis baru-baru ini dan diskusi populer tentang kemunduran demokrasi di seluruh dunia telah terindikasi Asia Tenggara sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap penurunan demokrasi itu.

Data diperoleh dari riset komparatif dari 11 negara di kawasan Asia, tulisan ini berpendapat bahwa Asia Tenggara dicirikan oleh pemisahan jenis pemerintahan dan rezim yang memerintah: ada sedikit bukti bahwa demokrasi dikaitkan dengan kualitas pemerintahan,yang terukur di semua negara dari waktu ke waktu.

Kendati itu, tidak ada bukti tergerusnya demokrasi di seluruh kawasan di Asia Tenggara, baik dalam jangka pendek maupun menengah.

Temuan ini memiliki implikasi untuk memahami bagaimana apa yang disebut model kapitalisme otoriter Beijing sedang membentuk kawasan.

Tantangan pembangunan otoriter memiliki sejarah panjang di Asia Tenggara, dan pengalaman pertumbuhan Tiongkok hanyalah contoh terbaru dari rezim pembangunan otoriter yang menantang keunggulan demokrasi untuk menghasilkan platform yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan ekonomi dan tindakan diplomatik China tidak secara langsung mendorong kapitalisme otoriter atau memberi insentif kepada negara-negara untuk mengikuti model politik atau ekonomi nasional tertentu.

Sebaliknya, pengaruhnya tidak langsung, konsisten dengan penekanan umum di seluruh kawasan pada serangkaian masalah yang relatif kecil dalam pembangunan ekonomi, ditafsirkan sebagai masalah teknokratis atau manajerial daripada masalah politik demokratis.

Dari pada mencoba untuk “memasangkan kembali” demokrasi dan akuntabilitas di Asia Tenggara, para pendukung pemerintahan dan demokrasi yang lebih baik di Asia Tenggara harus menyadari bahwa keduanya dapat dikejar secara terpisah.

Ini berarti, pertama, fokus sempit pada apa arti pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengaturan yang kurang demokratis.

Kedua, daripada mengemukakan argumen bahwa demokrasi menghasilkan akuntabilitas dan pemerintahan yang efektif, para pendukung demokrasi harus mempertahankan demokrasi sebagai proses dan mekanisme untuk mendukung hak, kebebasan, dan kebebasan individu.

Ini dapat diperbaiki bahkan di bawah rezim yang tidak mengawasi pemilihan yang sangat kompetitif, atau bahkan ketika mereka tidak meningkatkan hasil pemerintahan di demokrasi elektoral.

Judul Asli : SUMMARY :DECOUPLING GOVERNANCE AND DEMOCRACY: THE CHALLENGE OF AUTHORITARIAN DEVELOPMENT IN SOUTHEAST ASIA Oleh THOMAS PEPINSKY

Source : Brooking Edu

*GESAH Opini

pempek palembang, jual pempek palembang

Tinggalkan Balasan