Aktivist Lingkungan Memilih Absen Diajak Jokowi Diskusi Lingkungan

  • Whatsapp
Suku Anak Dalam atau suku kubu Saat ini masih mediami Hutan Harapan dataran Rendah Sumsel KAbupaten Muba dan Muratara serta Jambi

JAKARTA, GESAHKITA COM –Meski adanya undangan dari  Presiden Joko Widodo menagajak para activist lingkungan untuk mendiskusikan berbagai isu lingkungan di Istana Negara, Jakarta, tetap saja  ditolak  oleh kelompok aktivis lingkungan hidup dan masyarakat adat.

Mereka memilih absen alasannya Jokowi sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Bacaan Lainnya

Mereka yang diundang antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Rukka Sombolinggi selaku  Sekretaris Jenderal AMAN menerangkan, undangan itu disampaikan oleh protokoler Istana pada Kamis (19/11/2020) melalui pesan WhatsApp, bukan undangan tertulis. Dalam undangan itu mereka disebut akan diterima bertemu Jokowi pada Senin (23/11/2020).

“Disitu disebut menerima, padahal kami tidak pernah meminta untuk datang ke Istana. Undangannya buru-buru, lalu presiden kan sudah jelas sikapnya, 2014 bicara tentang nawacita masyarakat adat, dulu kami begitu bahagia, kami menyebutnya hope, tapi yang terjadi detik ini sudah jelas bahwa presiden tegas sudah berpaling dari masyarakat adat dan memihak korporasi dan oligarki, penanda utamanya itu omnibus law,” kata Rukka dalam jumpa pers virtual, Selasa (24/11/2020) dilansir suara.

Setelah Omnibus Law keluar, lanjut Rukka, pemerintah langsung dengan cepat membagikan sumber daya alam khususnya hutan kepada berbagai korporasi besar.

“Jadi kontroversi sikap dan tindakan beliau, itu yang menurut kami sudah jelas beliau ini sudah tidak bisa diharapkan, tidak ada gunanya. Kalau beliau serius sudah dari 2015 usulan yang kami usulkan tidak pernah terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati menambahkan, mereka menilai agenda pertemuan dalam undangan itu tidak jelas. Protokoler istana ketika ditanya juga tidak bisa menjawab, selain itu Jokowi juga sudah dianggap tidak lagi memikirkan rakyat karena terus mengabaikan gesah dan suara rakyat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Karena tidak jelas menjadi alasan kuat kami tidak hadir, disahkannya omnibus law ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat, sejak awal publik sudah dipinggirkan oleh pemerintah dan DPR dalam pembuatan UU ini,” tuturnya.

 

Selain itu, Nur juga mengungkapkan bahwa saat ini banyak kelompok-kelompok yang kritis terhadap UU Cipta Kerja tengah didekati oleh pemerintah dalam merumuskan aturan turunannya, modus ini dianggap sebagai upaya mengendorkan gerakan tolak omnibus law.

 

Senada dengan Nur dan Rukka, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menegaskan berbagai macam konflik agraria yang disampaikan oleh aktivis sejak dulu juga tak diusut pemerintah, bahkan dikhianati dengan lahirnya omnibus law UU Cipta Kerja.

 

“Cara-cara penanganan konflik agraria pemerintahan ini belum berubah, cara represif yang dilakukan polisi dan tentara masih sama, intimidatif, masih anti bekerja sama dengan aktivis, anti organisasi rakyat, maka percuma saja Bapak menjanjikan reforma agraria,”tutup  Dewi.(*)

Teks/Editing :suara/ goik

Pos terkait

pempek palembang, jual pempek palembang

Tinggalkan Balasan