SURABAYA, GESAHKITA COM –Upaya dan Proses penataan kawasan kumuh di Surabaya, Jawa Timur, berhasil dilaksanakan dengan sukses, hal tersebut diungkapakan oleh Prof. Johan Silas, ahli permukiman dan perkotaan yang merupakan guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) baru baru ini.
Johan Silas menilai, jika dibanding kota-kota lain di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, penataan kampung di Surabaya yang paling baik.
Ditambahkannya, Data Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menyatakan kawasan kumuh di Surabaya sudah 0 persen.
Hal ini juga sesuai pernyataan Cawali Surabaya Eri Cahyadi saat debat perdana Pilkada Surabaya 2020 beberapa waktu lalu.
Silas menuturkan Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Tim ini yang mengeluarkan data yang menyebut Surabaya kawasan kumuhnya sudah 0 persen.
“Tim ini milik pemerintah pusat. Pemkot [Surabaya] tidak ikut cawe-cawe. Setahu saya, angka persisnya 0,3 persen. Karena sangat kecil, dianggap 0 persen,” ujarnya.
Berdasarkan data program Kotaku Kementerian PUPR yang terangkum di Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi Jatim, luasan kawasan kumuh di Surabaya semula 151 hektare. Dalam beberapa tahun terakhir, penataan digenjot hingga berhasil ditekan sampai 0 persen pada 2019.
Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100 yakni 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
“Di dunia ini tidak ada kota yang tidak ada kampung kumuhnya, meski kotanya sangat maju. Mulai di Paris, New York, Kyoto bahkan hingga di Dubai, itu ada kampung kumuhnya. Saya pernah ke kota-kota itu dan melihat kampung kumuhnya,” kata Silas.
Terkait adanya pihak yang tidak terima dengan pernyataan Eri yang menyebut kawasan kumuh Surabaya sudah 0 persen, Johan Silas memberikan saran agar mengirim surat ke Dirjen Cipta Karya sebab instansi tersebut yang telah mengeluarkan data 0 persen kawasan kumuh.
Johan mengakui memang di Kota Pahlawan ada beberapa daerah yang masih kumuh, namun kumuhnya kawasan tersebut bukan berarti Pemkot Surabaya tidak mau melakukan penataan, tapi karena terbentur instansi lain.
“Ada yang permukiman kumuh itu di kawasan rel PT KAI, Pelindo III dan pinggir sungai. Pemkot tidak bisa masuk ke sana, karena terbentur oleh instansi lain. Pemkot sudah beberapa kali melakukan penataan dan berhasil. Namun ada pula yang sulit seperti kawasan yang masuk milik PT KAI. Itu sulit, karena Daops VIII tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan,” ungkapnya.(pur)
