hari jadi kota pasuruanisra miraj hut oku selatan, hari jadi oku selatan

Barikade 98 Sumsel Merangsek Perum Bulog Jakarta, Bersuara ,”Gabah Petani Sumsel Terjajah 30 Tahun”

 BARIKADE 98 SUMSEL : SIKAT MAFIA BERAS DESAK BULOG BANGUN RICE-MILLING DI SUMATERA SELATAN

JAKARTA, GESAHKITA COM–Persoalan masih rendahnya harga gabah di Sumatera selatan, menjadi perhatian khusus banyak pihak, dengan total luas lahan  sebanyak 539.316 hektar sawah, dapat menghasilkan gabah  berturut turut tahun 2018 sebanyak 2.994.191.84 ton, tahun  2019 sebanyak  2.603.396.24 ton, tahun  2020 sebanyak 2.696.877.46 (* data BPS Sumsel )  sehingga sumatera selatan menjadi penghasil beras no 5 di indonesia, dengan hasil produksi yang melimpah tersebut seharusnya tidak terjadi persoalan untuk untuk harga gabah  petani.

Hal tersebut kembali terungkap saat Barikade 98 Sumsel kembali menyampaikan unek unek nya yang kali ini merangsek masuk di kawasan  Kantor Pusat Bulog di  Jakarta pada Jumat (09/04/2021).

Aksi Barikade 98 Sumsel yang dikoordinatori oleh Andreas OP serta Bambang Purnomo selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menyuarakan kembali nasib malang para petani Sumsel yang tak ubah nya seperti “sapi perah”, menanam padi hasil memuaskan disayangkan harga tak sesuai dengan harapan ditambah sederet persoalan sangat diperlukan sekali dari “tangan tangan gaib” yang mampu menolong para petani padi Sumsel dari harga gabah yang menjepit.

Dalam orasinya itu Andreas kembali membeberkan kenyataan di kalangan petani Sumsel, dalam hal ini Brikade 98 Sumsel memberi koreksi kewenangan yang mana menurutnya, sebagaimana apa yang menjadi fungsi dan kewenangan tersebut seharusnya tidak terdapat persoalan mendasar soal tata kelola beras dan gabah di Sumsel saat ini.

Kata  Andreas, PERMENDAG NO 24 TAHUN 2020 menjadi dasar dalam pembelian beras di tingkat petani oleh Bulog serta dengan HPP, PERMENTAN NO 3 TAHUN 2017 menjadi Dasar pembelian gabah diluar kualitas pemerintah di penggilingan dan pembelian  beras di luar kwalitas gudang  bulog.

“Realitas yang terjadi di Sumsel sangat memprihatinkan, peran bulog yang seharusnya menjadi operator itu, tidak berjalan dengan baik,”tegasnya.

Barikade 98 dalam hal ini menduga kehadiran tiga  pengusaha besar  PT. Rusna Jaya Putra Pangan,  PT. Buyung Poetra pangan, PT. Karya Jaya Mandiri, sebagai pemain  gabah dan beras di Sumsel sekaligus  menjadi mitra bulog sumsel dalam membeli gabah petani dan mensuply beras ke bulog, sebagai mitra bulog ketiga perusahaan tersebut menjadi matarantai “setan  rente”  bisnis gabah dan beras di Sumsel,  di tambah   adanya pemain baru  ricemilling PT Belitang Panen Raya , dan PT buyung Poetra sembada Tbk yang menjadikan sumsel sebagai operasi besar bisnis beras nasional.

“Dengan begitu, sambungnya, ‘Semakin mengokohkan peran para cukong sebagai penentu skema bisnis beras baik di tingkat harga beli dan harga  jual petani disumsel, “kata Andreas dalam orasinya itu.

Dia juga menyebutkan, Potensi hasil gabah sumsel  yang mencapai 2.4 juta ton/ tahun, serta  produksi beras  tahunan yang mencapai  1.5 juta ton/ tahun menjadi gula yang manis (bisnis menggiurkan, red) bagi para pemburu rente dari bisnis beras dan gabah di Sumsel dan Indonesia.

Aksi brikade 98 di Perum bulog Jakarta

“Dari situasi yang ada tersebut jika ditelisik lebih dalam lagi, dapat dilihat secara kasat mata bahwa dugaan adanya monopoly dan kartel dalam  rantai bisnis gabah dan beras di Sumsel selama  ini diduga  dilakukan  oleh lima cukong besar (PT. Rusna Jaya Putra Pangan,  PT. Buyung Poetra pangan, PT Buyung Poetra sembada Tbk, PT. Karya Jaya Mandir, PT Belitang Panen Raya)  hal ini didasarkan pada cakupan pembelian gabah petani, produksi gabah menjadi beras  dan penjualan beras di Sumsel  serta wilayah Indonesia lainya,”ungkap nya.

Barikade 98 sangat menyayangkan, adanya  surplus beras Sumsel di angka 1.5  hingga 2  juta ton  beras hanya bisa menjadi ceruk bisnis yang menggiurkan bagi para cukong beras.

Akan hal ini juga Barikade 98 Sumsel melihat potensi inilah juga yang mendasari adanya dugaan praktek monopoli yang melanggengkan para cukong yang menggandeng  para pihak  serta oknum  terkait dalam memuluskan praktek ilegal yang merugikan petani  dalam jangka panjang.

“Sehingga upaya para cukong ini juga adalah salah satu penyebab hancurnya harga jual gabah petani sumsel, (*beli gabah murah jual beras mahal),”Tegas Koordinator Aksi Brikade 98 itu di depan Kantor Perum Bulog Jakarta.

Masih dalam orasinya Barikade 98 Sumsel, yang pada akhirnya menyampaikan kesimpulan atas tinjauan hasil investigasi/ repotese lapangan dan media dengan beberapa pointer kesimpulan sementara, sehingga menjadi dasar adanya dugaan praktek monopoli dan kartel dalam  bisnis beras di Sumsel.

Menurut Andreas dalam orasinya itu, bahwa dapat diamati  dari praktek tata kelola gabah dan beras di Sumsel yang melibatkan BULOG, perusahaan rice-milling/cukong, pemerintah daerah,  dan BUMD.

“Sebab katanya, “Lemah nya peran bulog  sebagai operator dalam tata kelola gabah dan beras selama ini,  diduga terindikasi adanya  intervensi dan main mata para cukong yang menjadi bagian dalam rantai bisnis bulog,”tegasnya lagi.

Lebih jauh ia sampaikan, dari  hasil investigasi, kajian serta telaah terhadap  objek kinerja Bulog  dengan adanya temuan yang mengarah pada upaya dugaan permainan  “mafia” dan kartel yang mengkooptasi BULOG Sumsel dan  Pemerintah Sumatera Selatan dalam kaitanya dengan tata kelola produksi gabah /beras, tata kelola logistik dan distribusi gabah dan beras  diantaranya :

  1. Adanya  kebijakan bulog yang “tertunda” dari tahun 2016 untuk membangun ricemilling dan gudang di Banyuasin.
  2.  Pembangunan dua  pabrik rice-milling besar baru  di Sumsel sepanjang tahun 2000
  3. Tidak masuknya Sumsel menjadi salah satu dari 13 daerah (Bojonegoro, Magetan, Jember, Banyuwangi, Sumbawa, Sragen, Kendal, Subang, Bandar Lampung, Karawang, Cirebon, Luwu Utara, dan Grobogan) yang  akan dibangun  Modern Ricemilling Plant (  MRMP)  lengkap oleh bulog secara nasional di sentra penghasil beras.
  4. Didirikannya 2 BUMD ( PT SAI, dan  BUMD Sei Sembilang  yang menyalurkan beras di kalangan ASN  di Sumsel

“Oleh sebab itu, sambung nya, “Berdasarkan fakta lapangan yang kami sampaikan diatas, bahwa  dugaan “praktik mafia” dan kartel beras di Sumsel makin mendekati kenyataan jika dilihat dan diamati sangat kuat dugaan bahwa ini merupakan ciri- ciri Kartel itu bersemayam dalam persoalan harga gabah di Sumsel ini,” tegas Andreas.

Bukan itu saja, dalam kesempatan itu ia juga menyebutkan literature ciri Ciri Kartel yakni, “Adanya persekongkolan antar beberapa pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis, Timbulnya usaha untuk mengurangi atau menghapus persaingan bisnis, Adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa pengusaha”.

Sehingga untuk menyikapi kondisi akut  tahunan  persoalan   rendahnya harga gabah  di tangan petani, ungkapnya, persoalan tingginya harga beras dipasaran serta dorongan   terciptanya   tata kelola niaga beras dan gabah yang adil,  maka BARIKADE 98 SUMSEL  menyampaikan sikap dan tuntutan kepada pihak terkait yaitu :

  1. Meminta kepada DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG untuk mengalokasikan pembangunan 3 Rice-Milling Plant dengan kapasitas produksi 90Ton /Jam di Sumatera Selatan untuk mendukung kinerja BULOG dalam  menyelamatkan harga  gabah ditingkat petani sesuai dengan HPP.
  2. Mendorong dan meminta kepada DIREKTUR UTAMA BULOG untuk melakukan reorganisasi ,mitra bulog sumsel yang sudah cukup lama  lebih dari 20 tahun, sebagai bagian dari upaya pencegahan praktek kartel dan monopoly
  3. Mendesak DIREKTUR UTAMA BULOG untuk dapat bersinergi dengan Kapolda Sumsel  untuk dapat menurunkan tim Penegak Hukum (Gakum)  untuk melakukan penyidikan,penyelidikan adanya dugaan praktek kartel, dan monopoli tata kelola gabah dan beras di Sumsel
  4. Meminta DIREKTUR UTAMA BULOG mendesak  Gubernur Sumsel untuk mengambil langkah strategis terhadap potensi terjadinya praktek monopoli dan kartel terhadap empat  rice-miling besar di sumsel
  5. Mendesak DIREKTUR UTAMA BULOG mendorong Gubernur sumsel  untuk mengeluarkan kebijakan pembelian gabah di tingkat petani dengan harga  HPP.
  6. Meminta DIREKTUR UTAMA BULOG  mendesak kepada Gubernur Sumsel untuk menertibkan BUMD yang dijadikan alat perpanjangan tangan mafia beras dan gabah di sumsel .

“Cepat atau lambat tindakan yang akan diambil oleh Direktur Utama Bulog, Gubernur Sumsel dan Kapolda Sumsel akan menjadi catatan bersama bagai kaum tani di Sumsel, keringat yang tiap hari menetes akan menjadi sanksi bahwa negara tidak boleh kalah oleh para mafia dan kartel pangan, sudah cukup 30 tahun sumsel dikuasai kartel dan mafia beras dan gabah saatnya kembalikan kedaulatan pangan ketangan BULOG sebagai regulator dan operator ketahanan pangan nasional,”katanya.

Andreas kemudian menyebutkan, “BARIKADE 98 SUMSEL akan mengawal usulan pembangunan RICE-MILLING di sumsel sebagai salah satu solusi menjaga marwah BULOG dan pemerintah dalam menegakan aturan soal HPP beras, upaya ini juga  kami anggap sebagai salah satu cara melawan para mafia dan kartel pengusaha beras di sumsel yang selama ini menjajah petani dengan murahnya harga gabah, sistem ijon atau  rentenir, pembodohan petani dengan isu kualitas produk gabah yang jelek, serta adanya dugaan praktek suap  menyuap para oknum pejabat pemerintahan, adanya  dugaan penggunaan  backing oknum aparat serta dewan yang digunakan dalam mengawal persekongkolan jahat ini,”jelasnya.

BARIKEDE 98 SUMSEL akan senantiasa  mendukung terwujudnya program ketahanan pangan Presiden Jokowi di segala lini hingga titik darah terakhir!!,”tegas dia.

Lalu menandaskan, “Persoalan pangan adalah persoalan bangsa, persoalan tanggung jawab negara terhadap “rakjatnya!”, Persoalan dalam mewujudkan sila ke lima pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” Andreas OB dan Bambang Purnomo, Barikade 98 Sumsel mengakhiri orasinya.(*)

Sumber : Rilis Brikade 98 Sumsel

Uploader : goik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *