BANYUASIN, GESAHKITA COM– Dalam rangka Kegiatan porwada dan seminar menyemarakkan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) HUT PWI yang ke-75 serta menjalin silaturahmi antar-wartawan dari berbagai daerah di Sumsel. Selama 3 hari Yang diselenggarakan di bumi Sedulang setudung kabupaten Banyuasin berlangsung meriah. Selasa.(22/6/21)
Dalam acara HPN dan HUT PWI ke 75 tersebut diisi beragam kegiatan Diantaranya dengan kegiatan orientasi wartawan, beberapa kegiatan perlombaan olahraga, seminar dan beberapa kegiatan lainnya, yang puncaknya pada acara kamis 24 Juni mendatang.
Dari berbagai kegiatan acara HPN tersebut malah menimbulkan sebuah kritikan dari berbagai insan pers wartawan dan organisasi lainnya yang tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan yang didanai dari Pemkab Banyuasin senilai Rp. 400 juta tersebut yang katanya diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar sesama wartawan se-Sumsel.
Kini malah tidak dirasakan oleh beberapa wartawan dan organisasi yang ada di wilayah kabupaten Banyuasin.
Hal tersebut diungkapkan salah satu ketua organisasi PD IWO Banyuasin dan rekan wartawan lainnya yang tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut,
Deni Irawan (Ganevo) ketua PD IWO Banyuasin menanggapi kegiataan tersebut, dirinya sangat mengapresiasi pemkab Banyuasin sudah sangat perhatian dengan insan pers karena sudah memberikan bantuan dana senilai 400 jt, untuk kegiatan HPN yang di Motori oleh PWI Sumsel sekaligus memperingati HUT PWI yang ke-75. Yang diselenggarakan di kabupaten Banyuasin sesuai program bupati yakni Banyuasin Bangkit Adil Dan Sejahtera.
“Luar biasa Pemkab Banyuasin sudah sangat peduli dengan wartawan, mengelontorkan anggaran yang kabarnya cukup pantastis sebesar Rp. 400 juta. kita apresiasi itu,”ungkap nya
Namun, sayangnya pada praktek dilapangan. Kegiatan Hari Pers Nasional ini terkesan tidak melibatkan beberapa organisasi Profesi dan wartawan lain, Ada apa..? Dan kenapa..?
“Bukankanya jelas profesi wartawan memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk ikut serta merayakan atau memperingati HPN tersebut, dalam hal ini masyarakat pers menikmati pembelanjaan dana tersebut,” tegas deni
Na’if memang dana yang dikumpulkan dari pajak, rokok, makanan, minumnya, pajak bumi dan bangunan dll, dari warga banyuasin, dibelanjakan untuk kegiatan insan pers tidak dirasakan organisasi profesi lain, narasi ini sudah melenceng dari program ADIL yang digadangkan – gadangkan Bupati Banyuasin. Ironis memang, hal ini ditakutkan memunculkan ketidak harmonisan antar onganisasi profesi, menimbulkan perpecahan awak media khususnya di Bumi Sedulang Setudung tecinta ini. Tegasnya.
Narasi hampir sama, diutarakan ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembanguan (JPKP) Banyuasin Indo Sapri, mengaku prihatin dengan apa yang terjadi, kegiatan itu tidak melibatkan semua insan pers banyuasin.
“Ya kami prihatin, kenapa acara bagi wartawan banyuasin diangarakan dari uang kita banyuasin tidak dirasakan wartawan banyuasin,” jelas Indo
Keprihatinan ini, akan kami tidaklanjuti mempertanyakan anggaran tersebut sejauhmana pengunaan dan realisasinya. imbunya.
Hal yang paling mendasar adalah, terlepas siapa pencetus ide dari kegiatan ini Dinas Kominfo Bertanggung jawab timbulnya pemetakan yang terjadi dikalangan wartawan banyuasin, timpalnya.
Semestinya, kegiatan tersebut dihandle langsung kominfo Banyuasin sehingga tidak menimbulkan anak kandung dan anak tiri.
“Kami mempertanyakan Kapasitas dan Kapabilitas Plt Kadis Kominfo, membuat kondisi yang mestinya bisa tempat mempererat talisilaturahmi malah membuat gesekan menimbukan percikan api perbedaan menibulkan api permusuhan sesama wartawan,” tegas Indo
“Akan kita kawal realisasi dana ini, dalam waktu dekat akan kita layangkan surat konfirmasi ke Diskomifo dan Tegas kami katakan jika tidak mampu memimpin lebih baik angkat kaki dari Bumi Banyuasin,” kata indo
Sementara, PLT kadis Kominfo Noffriyadi,S.Sos,MM. Saat dikonfirmasi dimes pemkab Banyuasin mengatakan, dana sebesar 400 jt itu merupakan bantuan Pemkab Banyuasin bentuk kepedulian pemerintah kabupaten Banyuasin dalam rangka memperingati hari pers Nasional HPN sekaligus memperingati HUT PWI yang ke-75.
Ketika disinggung sumber dana kegiatan tersebut apakah hibah dari Pemkab Banyuasin, Noffaredy menjelaskan “dana itu bukan hibah tapi bantuan dari Pemkab Banyuasin yang dianggarkan oleh dinas Kominfo.”ungkap nya
Dirinya berharap, kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi organisasi Profesi lainnya, dapat melaksanakan kegiatan yang sama dan pihaknya mendukung kegiatan seperti ini agar dapat memahami tugas dan fungsi wartawan sesuai amanah UU Pers no 40 tahun 1999. tegasnya.
Sementara Firdaus Komar Ketua PWI Sumsel, menuturkan kegiatan ini, dalam rangka HPN sekaligus ke HUT PWI ke 75. HPN sendiri dicetuskan oleh organisasi PWI dan tidak membatasi organisasi lain juga memperingati HPN pada tanggal 9 Februari. tegasnya.
“Untuk pendanaan dibantu pemkab Banyuasin tapi bukan hibah, sebab tidak ada surat yang saya tanda tangani kalau bantuan tersebut hibah, nominal yang dibantukan dirinya kurang begitu paham, karena sipatnya kejasama disuport untuk pelaksanaan kegiatan. tutupnya, pria disapa akarab Firkom.(Ril/ IWO Banyuasin)
