JAKARTA, GESAHKITA COM–Dalam keterangan Pers nya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui juru bicara Dedy Permadi menjelaskan bahwa telah digelar Rapat koordinasi terkait implementasi perkembangan terkini pemberlakuan PPKM darurat, antara kementerian Kesehatan, Kapuskes TNI, Kapusdokes POLRI.
Menurut, Dedy hal ini dilakukan untuk menyikapi perkembangan kasus Covid-19 dan menentukan langkah langkah untuk antisipasi kasus harian Covid 19 yang makin tinggi.
“Target pemerintah hingga Agustus mampu menekan 10 ribu kasus per hari nya,”tegasnya melalui dikutip localhost/server/gkx melalui channel youtube Sekretaris Kabinet, Minggu, (11/07/2021)
Kata Dedy Permadi, Kartu vaksin menjadi kartu syarat wajib bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas supaya aman, agar cakupan vaksinasi menjadi lebih tinggi lagi.
Dijelaskan nya juga, Koordinator PPKM dalam hal ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, telah menekankan kepada jajaran pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan agar daerah yang memberlakukan PPKM darurat jangan sampai warga masyarakat di daerah nya menemui masalah dengan kebutuhan pokok.
“Menko Luhut meminta TNI Polri mencari lokasi marginal di setiap daerah agar menjadi tempat untuk ketersediaan makanan dan khususnya beras untuk masyarakat yang benar benar membutuhkan, “ungkap Juru bicara Kemenkominfo itu.
Dedy juga menjelaskan, Pemerintah ingin menyalurkan secara mikro targeted, yakni tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat obatan dan bantuan social.
Khususnya untuk mereka yang berada di kawasan atau daerah pinggiran, penyaluran ini harus terlaksana dengan tepat.
“Rakyat Indonesia tidak akan dibiarkan jangan sampai ada yang tidak makan,”tegasnya lagi.
Dedy Permadi juga menambahkan, Menteri sosial akan menyalurkan beras melalui bulog. Menurutnya Kebijakan Baru Kemensos ini adalah menyalurkan beras 10 kg per penerima manfaat.
“ Penyaluran akan dilakukan melalui Perum Bulog yang tersebar ke seluruh Tanah Air,”terangnya.
Mensos sendiri akan memimpin langsung proses pemutakhiran data terpadu data kesehatan , kesejahteraan social.
“Pemuktakhiran data harus dilakukan secara terus menerus karena membutuhkan data yang dinamis, “ungkapnya.(ril/irfan)
