JAKARTA, GESAHKITA COM–Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui, masih terdapat sejumlah kendala dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos). Salah satunya adalah karena penerima bantuan telah berpindah alamat tempat tinggal sehingga perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu.
Kendati begitu, Risma menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos), baik berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) sudah mulai disalurkan sejak awal Juli.
“Perlu kami sampaikan, bahwa untuk PKH, BST, dan BPNT itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli,” Kata Risma dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/07/2021) malam, secara virtual.
Risma menjelaskan, ada nya penerima manfaat yang belum menerima Bansos akibat validitas alamat yang belum valid.
“Memang masih belum selesai, karena ada yang kemarin sempat ditahan. Ternyata lapor ke saya, ‘saya kok enggak terima’, ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT, sehingga kita juga sempat hentikan. Kita harus cek dulu dengan data kita kenapa mereka tidak terima,” ujarnya.
Selain itu, bantuan Kartu Sembako atau BPNT yang disalurkan juga belum mencapai target sasaran sebanyak 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena adanya perubahan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kenapa angkanya masih ada yang bergerak? Karena memang ada proses yang mengganti (penerima Manfaat) yang meninggal dan sebagainya, sehingga kami harus mengganti data baru yang kemudian disampaikan ke bank sebagai bank penyalur, terutama PKH dan BPNT, untuk mengubah data tersebut, sehingga kenapa belum tuntas 18,8 juta,” papar Mensos.
Mensos menambahkan, penyaluran PKH dan Kartu Sembako disalurkan melalui himpunan bank milik negara (himbara), yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.
“Khusus untuk Aceh, karena Gubernur Aceh saat itu masih meminta untuk disalurkan melalui Bank Syariah, maka kemarin sempat terhenti untuk dua bulan terakhir yang nanti akan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia,”tambah Mensos itu.
Adapun jumlah sasaran PKH adalah 10 juta KPM, Kartu Sembako 18,8 juta KPM, sedangkan BST adalah 10 juta KPM. Pemerintah juga memberikan Bantuan Beras sebesar 10 kilogram untuk penerima BST dan Kartu Sembako.
“Penyaluran beras nanti itu akan disalurkan oleh Bulog langsung ke penerima manfaat, sedangkan data itu dari kami, Kementerian Sosial,” kata Risma.
Selain bantuan tersebut, Mensos menambahkan, pemerintah juga akan memberikan bansos kepada 5,9 juta KPM yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, di luar penerima Kartu Sembako dan BST.
Dalam keterangan persnya, Mensos juga menyampaikan bahwa Kementerian Sosial juga menggelar dapur umum yang memberikan bantuan makanan bergizi bagi tenaga kesehatan (nakes) hingga masyarakat umum.
“Kami melayani para rumah sakit-rumah sakit yang untuk men-support nakes yang mungkin mereka terlalu berat sehingga kita juga atur gizinya, ada daging, ada telur, yang diharapkan bisa men-support. Kemudian tenaga untuk makam, petugas makam, ada juga dimintakan dari daerah ke dapur umum kami. Kemudian juga ada petugas-petugas lainnya, serta juga ada beberapa warga yang mengajukan di kampung yang melakukan isolasi mandiri,”tandasnya.(irf/ind)
