JAKARTA, GESAHKITA COM–Sejauh sekitar 1.800 kilometer selama 44 hari, tiga warga yang tergabung dalam tim 11 berjalan kaki dari kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, tiba di Jakarta.
Mereka hendak menemui Presiden Joko Widodo dan meminta penutupan korporasi yang diduga mencemari lingkungan. Ketiga orang itu adalah Togu Simorangkir, Anita Martha Hutagulung, dan Irwandi Sirait serta delapan orang lainnya.
Ketiga orang itu hendak meminta secara langsung kepada presiden agar menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang telah mencemari lingkungan mereka.
“Jadi ini bentuk kemurkaan dan kegeraman terhadap Toba Pulp Lestari yang selalu semena-mena terhadap masyarakat adat. Jadi ini bentuk akumulasi,” kata Togu dalam konferensi yang digelar secara virtual, Jumat (30/7) dikutip gesahkita com dari cnn.
Dikatakan Aktivis lingkungan Togu Simorangkir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkejut mengetahui masalah lingkungan yang diduga dilakukan pihak korporasi di Danau Toba, Sumatera Utara.
Hal itu dikatakannya usai bertemu dengan Presiden, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/8), bersama 10 orang anggota TIM (akronim dari “Tulus, Ikhlas, Militan”) 11 lainnya.
Tim aktivis lingkungan Toba ini beranggotakan Togu, Anita Martha Hutagalung, Irwandi Sirait, Christian Gultom, Erwin Hutabarat, Ferry Sihombing, Agustina Pandiangan, Lambok Siregar, Yman Munthe, Jevri Manik, dan Bumi Simorangkir, anaknya yang berumur delapan tahun.
Demi mengadukan pihak korporasi yang diduga merusak lingkungan Toba, mereka berjalan kaki lebih dari 1.700 kilometer dimulai dari makam Raja Sisingamangajara XII di Toba Samosir ke Jakarta sejak 14 Juni dan tiba di Jakarta 27 Juli.
“Ada hal yang beliau tidak ketahui dan beliau sangat terkejut, ekspresinya memang benar-benar terkejut,” kata Togu, seusai pertemuan.
“Salah satunya beliau tidak tahu keramba jaring apung yang ada di Danau Toba itu milik perusahaan, beliau pikir itu milik rakyat karena kalau milik rakyat harusnya susah nutupnya, tapi ketika saya katakan itu milik dua perusahaan, dia sampai terkejut,” tuturnya.
Terlepas dari itu, kata Togu, Jokowi sudah mengetahui masalah lingkungan yang terkait PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di sekitar Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
“Bahwa Presiden Joko Widodo telah mengetahui permasalahan lingkungan yang disampaikan selaku perwakilan Tim 11 Aliansi Gerak Tutup TPL,” kata Togu.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Togu juga menyampaikan bahwa aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan tak sejaan dengan status Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Bapak Presiden mengatakan tadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang sudah terjadi, mari kita tanami. Pemerintah siap memberikan bibit pohonnya, dan rencananya Bapak Presiden akan datang November atau Desember untuk melakukan penanaman bersama dengan Tim 11 dan masyarakat adat,” katanya.
Togu mengatakan, Jokowi juga berjanji akan menyelesaikan masalah 15 tanah adat dalam bulan ini.
“Tadi saya sudah melihat lima yang sudah diselesaikan, dan sepuluh lagi akan diselesaikan beliau dalam bulan ini. Ini kabar gembira untuk masyarakat adat di sekitar Danah Toba,” ujarnya.
Togu lebih lanjut berharap agar semua pihak-pihak yang berinvestasi di sekitar Danau Toba untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kelestarian Danau Toba di masa mendatang.
“Kita berharap investasi-investasi yang di sekitar Danau Toba juga memerhatikan tentang lingkungan hidup, jangan hanya fokus mengeruk keuntungan tapi mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa mendatang,” katanya.
Pada akhir Mei lalu, masyarakat dan karyawan PT TPL sempat terlibat bentrok terkait lahan di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatra Utara.
Bentrokan itu dipicu rencana pihak PT TPL yang ingin menanam eukaliptus di atas tanah adat masyarakat Natumingka. Akibat bentrokan itu, puluhan masyarakat setempat mengalami luka-luka.
Sejumlah warga lokal yang juga aktivis lingkungan pun memutuskan melakukan aksi jalan kaki dari Toba ke Jakarta untuk menemui Jokowi demi mengadukan kasus lingkungan itu.
Corporate Secretary TPL Anwar Lawden menyatakan perusahaan telah melakukan sejumlah upaya dalam menyelesaikan konflik agraria dengan masyarakat di areal konsesi di sekitar Toba.
Pertama, mendorong dialog secara terbuka untuk mencari solusi bersama. Kedua, perseroan mendorong kerja sama pola kemitraan kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk naskah kerja sama kemitraan dengan masyarakat.
Ketiga, bersama dengan instansi yang berwenang melakukan sosialisasi kepada pihak klaim agar melakukan klaim melalui prosedur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dari 10 klaim lahan yang telah terdaftar, Perseroan telah berhasil menyelesaikan 9 dari klaim tersebut dengan menerapkan kerja sama kemitraan kehutanan bersama dengan masyarakat,” tutup dia.(cnn/goik)
