JAKARTA, GESAHKITA COM–Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan sebanyak 1.665 laporan Harta dan Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) selama periode 2018-2020.
Kendati begitu KPK tidak menyampaikan rincian Institusi mana saja dari jumlah sebanyak itu.
Dijelaskan Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, sebanyak 95 persen LHKPN yang diperiksa oleh KPK tidak akurat.
“Ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya, itu 95 persen memang tidak akurat,” kata Pahala dalam webinar soal LHKPN di YouTube KPK, Selasa (7/9).
Menurut dia, banyak pejabat yang tak melaporkan kekayaan mereka dalam LHKPN termasuk harta benda antara lain, tanah, bangunan, rekening bank, dan berbagai bentuk investasi lain.
Bukan hanya itu, Pahala juga menyebutkan bahwa ketidakakuratan itu juga menggambarkan transaksi perbankan yang tak wajar dalam rekening sejumlah pejabat. Dia member contoh, antara penghasilan dengan yang dilaporkan.
“Diantara 95 persen yang tidak akurat ini, selain yang tidak dilaporkan juga melaporkan penghasilan yang agak aneh dibandingkan dengan transaksi banknya,” ucapnya.
Selain itu, dijelaskannya juga sebanyak 15 dari 95 persen itu juga menunjukkan ketidaksesuaian antara profil data keuangannya. Misalnya, tak semua laporan kekayaan sejumlah pejabat di bank sesuai dengan penghasilan yang mereka terima.
Bahkan, penghasilan yang masuk ke rekening ada yang lebih tinggi dari harta yang dilaporkan.
“Kalau saya melaporkan penghasilan saya Rp1, seharusnya di bank saya kira-kira itu ada Rp1 masuk, setengah rupiah keluar gitu ya. Tapi bukan saya laporkan penghasilan saya Rp1 secara konstan setiap bulan saya dapat Rp100, Rp150, Rp200 seperti itu,” kata dia.
“Jadi 15 persen dari yang 95 persen itu menunjukkan profil yang tidak fit dengan data keuangannya,” tambahnya.
Dengan kondisi seperti ini, membuat pihaknya lebih aktif dalam memeriksa kembali harta kekayaan para pejabat negara. KPK akan memastikan kekayaan pejabat, termasuk aliran keuangan mereka untuk anggota keluarga.
“Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank,” kata dia.(pur)
