PALEMBANG, GESAHKITA COM –Gubernur Sumsel H Herman Deru menyebutkan, Kejahatan Pertanahan atau Mafia Tanah yang kerap kali beroperasi dengan meresahkan masyarakat khendaknya dilakukan pencegahan oleh para penegak hukum serta Kanwil ATR/BPN.
“Para mafia tanah ini bisanya praktik dengan modus kepemilikan lahan tanah-tanah ulayat yang belum bersertifikat. Karena itu masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat segerah diurus, sebab banyak kegunaannya selain aset tanah aman, sertifikat juga bisa digunakan untuk modal sebagai upaya perbaikan ekonomi keluarga,”ungkapnya.
Hal tersebut dijelaskanya dihadapan wartawan usai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) ke-61 yang dipusatkan di halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel Jalan Pom IX Palembang, Jum’at (24/9).
Sementara masih dalam Hari Ulang Tahun (HUT) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) ke-61 yang mana, Gubernur Sumsel itu bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) juga dihadiri sejumah tamu dan undangan serta perwakilan dari Forkopimda Sumsel tersebut selain menyematkan tanda jasa kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada para pegawai dilingkungan Kanwil BPN Sumsel.
Gubernur Herman Deru juga memotong nasi tumpung dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel Drs. Pelopor M Eng, Sc.
Selain itu Gubernur Herman Deru juga menyampaikan pidato tertulis Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil.
Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 kali ini disebutnya mengusung tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional”.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap komitmen dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan turunannya membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dengan melalui cara memudahkan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi.
“UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha,” katanya.
Dukungan terkait kemudahan perizinan ucap Herman Deru, diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR) yang bersama-sama Pemerintah Daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya.
“Terkait tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc lnformation System Tata Ruang (GISTARU) di antaranya RTR-Online, RDTR Interaktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru,”tukasnya.(ril/irf)