JAKARTA, GESAHKITA COM – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kader pertama ialah Alex Noerdin, anggota Komisi Energi DPR yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan. Sedangkan yang kedua Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Golkar.
Hal tersebut membuat Sekretaris Fraksi Partai Golkar Adies Kadir prihatin dengan kasus hukum yang menjerat dua koleganya itu. Menurut Adies, partai akan menyediakan bantuan hukum jika Alex atau Azis memintanya.
“Selalu kami sampaikan kami prihatin kader kami terkena musibah masalah hukum,” kata Adies dalam konferensi pers pada Sabtu kemarin, 25 September 2021 dilansir tempo.
Alex Noerdin pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 16 September 2021. Ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh PT Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.
Kejaksaan Agung menyebut kasus itu terjadi saat Alex masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada periode 2008-2013 dan 2013-2018.
Enam hari berselang, Alex Noerdin menjadi tersangka untuk perkara lainnya, yaitu dugaan korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Ia diduga menerima uang Rp 2,343 miliar secara tunai dari proyek itu.
Adapun Azis Syamsuddin menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Suap itu ditengarai untuk mengurus penanganan dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017, yang menyeret nama Azis. KPK menyebut Azis menyuap Robin sebesar Rp 3,1 miliar dari komitmen Rp 4 miliar yang dijanjikan.
Alex menjadi kader partai beringin sejak 1982, hingga kariernya terus melesat sampai menduduki jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan pada 2004-2013. Adapun Azis menjadi calon legislator dari Golkar sejak 2004. Karier politik Azis juga terus melesat hingga menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Golkar dan Wakil Ketua DPR.
Di internal partai, Alex dan Azis disebut sama-sama dekat dengan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie. Pada 2012 saat Aburizal menjadi ketua umum, Golkar mengusung Alex Noerdin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Nono Sampono.
Narasumber Tempo di internal Golkar menyebutkan, Aburizal pula yang ditengarai mengusulkan agar partai menunjuk Alex Noerdin sebagai Wakil Ketua Komisi VII setelah lolos ke Senayan di Pileg 2019 lalu.
Alex menempati jabatan itu hingga Juni 2021. Partai lantas menggantinya dengan Maman Abdurrahman, yang juga menjabat Ketua Badan Pemilu DPP Golkar. “Rolling penyegaran seperti biasa,” kata Adies Kadir ketika itu.
Adapun kedekatan Azis dan Aburizal di antaranya terekam pada 2014, saat Aburizal dan Azis berlibur ke Maladewa bersama dua artis kakak-adik Marcella Zalianty dan Olivia Zalianty. Ketika itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan mereka tak pergi berempat, melainkan bersama rombongan lain.
Juru bicara Aburizal Bakri, Lalu Mara Satriawangsa, menampik bosnya mengusulkan agar Alex Noerdin menjadi Wakil Ketua Komisi VII. Ia mengatakan penunjukan pimpinan komisi merupakan urusan Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pembina disebutnya hanya memberikan masukan secara tertutup.
Lalu Mara juga mengatakan Aburizal dekat dengan siapa pun di Golkar, termasuk Alex dan Azis. “Dengan Pak Airlangga juga dekat, komunikasi intens,” ujar Lalu Mara kepada Tempo pada Ahad, 26 September 2021.
Kendati dua kader terseret kasus rasuah di waktu berdekatan, sejumlah pengamat menilai suara Golkar tak akan terdampak. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan setidaknya ada tiga faktor yang menjadi indikator.
Pertama, Golkar mampu memitigasi risiko setelah dua kadernya menjadi tersangka. Selain melokalisir kasus hukum itu sebagai persoalan pribadi kader, partai juga mengumumkan bahwa Azis telah mengundurkan diri dari jabatannya.
Kedua, Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin sama-sama bukan figur utama di partai. Arya menilai kasus korupsi cenderung akan berdampak ke suara partai jika pelakunya ketua umum, sekretaris jenderal, atau bendahara umum.
Faktor ketiga menurut Arya adalah mood publik. Ia mengatakan perhatian publik saat ini tak hanya berfokus ke persoalan korupsi, tetapi juga ke masalah pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya. “Dugaan saya tidak terlalu berdampak ke suara partai,” ujar .
Sama hal nya dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat serupa. Dia mengatakan banyak masyarakat belum menjadikan perkara korupsi sebagai sebagai variabel penting dalam reward and punishment terhadap partai politik.
“Ini paradoks politik kita. Partai yang kadernya banyak kena kasus korupsi pun elektabilitasnya tetap tinggi,” kata Adi secara terpisah.
Adi mencontohkan, banyak kasus yang membelit sejumlah kader partai, mulai dari PDI Perjuangan, Gerindra, hingga Golkar, tak berdampak ke elektabilitas. Buktinya, hasil sigi sejumlah lembaga survei mencatat tiga partai itu masih bertengger di posisi atas.
“Soal keterpilihan partai lebih bergantung pada mesin partai dan kerja mereka menjelang pemilu nanti, entah kasih sembako dan lainnya,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Golkar Adies Kadir juga meminta persoalan yang menjerat kader itu dipisahkan dari partai. Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Golkar, Supriansa, mengatakan kasus yang menjerat Azis dan Alex merupakan pertanggungjawaban mereka sendiri.
“Apa yang dilakukan kader yang bukan kebijakan partai, maka itu pertanggungjawaban hukum dan itu yang dilakukan para kader,” ujar Supriansa.
Setelah Azis resmi berstatus tersangka, Golkar kini bersiap menentukan pengganti untuk menduduki posisi Wakil Ketua DPR. Tiga kader Golkar disebut-sebut berpeluang dan mengincar posisi tersebut, yakni Adies Kadir, Ahmad Doli Kurnia, dan Melchias Markus Mekeng.
Adies enggan berkomentar ihwal dirinya disebut berpeluang menggantikan Azis. Menurut Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini, pemilihan pengganti Azis merupakan hak prerogatif Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Dia mengatakan, nama pimpinan baru DPR dari partai beringin kemungkinan diumumkan pada Selasa mendatang, 28 September 2021. “Rencananya Selasa sore diumumkan. Sepertinya nama (pengganti Azis Syamsuddin) sudah ada di kantong Ketum,” kata Adies lewat pesan singkat, Ahad, 26 September 2021.(tempo)
