KPK Menilai Dinasti Politik Itu Sah, Cuman Proses Evaluasi Pemerintah Tidak Berjalan

  • Bagikan
Suasana Press Konferens KPK Jakarta
Suasana Press Konferens KPK Jakarta

JAKARTA, GESAHKITA COM–Sempat disinggung Pimpinan KPK atas  keprihatinannya mengenai fenomena dinasti politik, yang kerap terjadi di Indonesia justru Dinasti selanjutnya cendrung menutupi kekurangan kepemimpinan sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan dalam Press Konferens yang digelar oleh KPK terkait penetapan Dodi Reza Alex (DRA), Bupati Musi Banyuasin (Muba) dimana dijerat dengan kasus Suap Infrastruktur Pembangunan Dinas PUPR Kabupaten Muba, Sabtu, (16/10/2021).

Diakui nya juga bahwa Cost Politic atau biaya Politik tidak lah sedikit maka ada niat untuk mengumpulkan modal untuk bertarung pada perhelatan politik selanjutnya.

Lebih jauh dikatakannnya bahwa dinasti politik tidak hanya terjadi kali ini dan di Musi Banyuasin bahkan juga di tempat lain di Indonesia.

“Persoalan dinasti politik itu saya kira sudah lama menjadi keprihatinan kita bersama. Saya kira tidak hanya yang terjadi di Banyuasin saat ini. Sebelum-sebelumnya KPK juga melakukan penindakan terhadap beberapa kepala daerah yang ada kaitannya dengan dinasti politik. Sebelumnya kan ada Probolinggo, sebelumnya mungkin ada di Cimahi dan juga Kalimatan Timur” ungkap  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK itu.

Baca Juga :  KPK Buka Wawasan Masyarakat Dengan Gelaran Bimtek Pelaporan  Pembrantasan Korupsi

“Itu kan beberapa kegiatan, dan di Kalimantan Timur itu kan juga ada penangkapan kepala daerah yang suami atau istrinya menjadi ketua DPRD dan seterusnya,” imbuh dia.

Alex menyatakan sebenarnya tidak ada yang salah dengan dinasti politik, di mana seorang anak meneruskan jabatan orang tuanya atau anggota keluarga lain. Mengutip putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Alex mengatakan setiap warga negara memiliki hak dipilih menjadi kepala daerah atau wakil rakyat.

“Ya akhirnya muncullah dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini menjadi salah satu pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, bisa jadi juga. Karena apa? Kita melihat ketika kepala daerah itu selama beberapa periode dipimpin oleh kerabat atau keluarga atau dinasti tadi, evaluasi terhadap pemerintahan 5 tahun sebelumnya, itu nggak berjalan,” ungkapnya.(apri/end/ind).

banner ranau gran fondo

selamat hari santri nasinonal

hari santri nasinonal

Baner HUT Kemerdekaan RI Ke-76

HUT Kemerdekaan RI Ke-76

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan