Widodo SH : Kasus Kekerasan Seksual Jika Disamakan Dengan Pidana Lain Jadi Lambat

BerandaNewsWidodo SH : Kasus Kekerasan Seksual Jika Disamakan Dengan Pidana Lain Jadi...

Published:

PALEMBANG, GESAHKITA COM—Praktisi hukum Widodo,SH akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan dugaan kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual, Perbuatan Cabul yang menimpah mahasiswi-mahasiwi universitas terkemuka di Sumatra Selatan.

Praktisi hukum Widodo menilai kasus seperti ini kerap kali terjadi di Provinsi Sumatera Selatan korban kasus seperti ini tidak hanya menimpah mahasiswi atau pelajar saja melainkan ibu rumah tangga juga menjadi korban mangsa empuk bagi predator seksual.

“Hal ini sangat bahaya dan tidak bisa dibiarkan terus terjadi Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak cepat dan terukur Secara professional, “terangnya saat diwawancara via whatsapp, Sabtu, (0412/2021).

Menurutnya sudah tentu jumlah kasus seperti ini  pasti meningkat apa bila dibuat pengaduan yang lebih efektif dan dapat melindungi korban nya .

Widodo, SH juga menerangkan “Perbuatan cabul dan pelecehan seksual dalam proses hukum pada tahapan laporan polisi inilah yang membuat orang enggan melaporkan kejadian pelecehan dan perbuatan cabul karena proses penyelidikan dan penyidikan nya terkesan lambat”.

Selain itu juga tidak ada perlindungannya terhadap korban dan bahkan Widodo SH juga menjelaskan pada pasal 184 ayat 1 KUHAP mengatur tentang 5 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

“Nah seharusnya dalam kasus ini jangan disamakan dengan kasus-kasus pidana lainnya dan harus diperlakukan khusus karena pembuktian dalam kasus seperti ini perlu mendengar keterangan ahli dan ahli tersebut haruslah sudah disediakan oleh instansi penyelidikan, tentu nya Ahli apa yang harus dilibatkan dalam kasus ini sudah ada dan ditentukan oleh penyidik, “ucapnya.

Widodo kemudian menilai bahwa pada kasus seperti ini orang hanya berpatokan pada bukti visum , orang yang melihat kejadian saja, dan apalagi untuk   keterangan ahli dibebankan kepada pelapor.

“Nah pemahaman inilah membuat proses pro justia tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga para korban pelecehan seksual, kekerasan seksual bahkan perbuatan cabul enggan untuk melapo, “kata nya.

Bukan tidak mungkin kata dia hal inilah dimanfaatkan oleh predator seksual yang semakin leluasa memangsa korbannya, karena selain ancaman hukumannya ringan, proses pembuktian yang dibuat rumit dan  proses penegakan hukum dalam hal ini proses penyelidikan dan penyidikan acap kali amat sangat lambat.

“Dan sebaiknya ombudsman dan kompolnas seluruh Indonesia harus turun tangan menanyakan berapa banyak kasus-kasus perbuatan cabul, kekerasan seksual, pelecehan seksual, yang tidak berjalan atau lambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada instansi kepolisian Polda-Polda seluruh Indonesia dan juga pada Polda Sumatera Selatan, “ucap praktis hukum Widodo,SH.(ari)

Berita Terbaru

selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha selamat hari raya idul adha

Jendela Sastra