Berita hari ini, Situs terpercaya dan terupdate yang menyajikan informasi kabar harian terbaru dan terkini indonesia.
Indeks
hut ri hut ri grand fondo

Politis PDIP Oku Selatan Geram Banyaknya Data Penerima Dimanipulasi, Bahkan Sebut Kata “ Memalukan”

MUARADUA, GESAHKITA COM–Menteri Sosial Tri Rismaharini segera menyiapkan surat edaran Pengembalian Uang Bansos yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mantan Walikota Kota Surabaya itu mengatakan banyak ASN yang berniat dan berjanji untuk mengembalikan bansos yang sudah diterima.

“Nanti akan saya siapkan edaran yang berisi rekening bank untuk mereka mengembalikan. Informasi yang saya terima banyak yang ingin mengembalikan,” ujar dia usai kunjungannya ke Kantor DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung, Jumat (17/12) malam dinukil dari Gesuri.id.

Choirinda Politisi PDI Perjuangan Oku Selatan, Sumsel menyambut baik langkah Mensos tersebut, sebab menurutnya garis perjuangan Partai nya merupakan Partai Wong cilik, maka dari itu hak hak wong cilik meski diperjuangkan itupun sesuai dengan nawacita Pak Presiden Jokowi.

Ketua DPC PDIP Oku Selatan Choirinda saat Waawancara beberapa waktu lalu dalam even yang digelar PDIP Oku Selatan
Ketua DPC PDIP Oku Selatan Choirinda saat Waawancara beberapa waktu lalu dalam even yang digelar PDIP Oku Selatan

“Jangan bicara data itu turun dari atas ,toh data itu siapa yang kasih kalau bukan dari tingkat bawah, kan lucu ini , kalau ada yang bilang itu mereka penerima ditentukan oleh kementerian,” ucap  ketua DPC PDI-Perjuangan Oku Selatan itu geram.

Lebih jauh  choirinda menjelaskan bahwa berdasarkan temuan yang ia dapati atas keluhan Masyarakat dalam penerapan maupun pengajuan nama nama penerima bantuan dari kementerian sosial  apapun itu bantuan nya segera dievaluasi mengingat  rekomendasi data itu muncul dari bawah di Dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial.

Kemensos, tegas nya, telah menganggarkan dalam peran penting para pendamping sebagai perpanjangan tangan kementerian Sosial baik tingkat Kabupaten maupun Tingkat bawah di Kecamatan maupun Desa segera dievaluasi kinerja nya.

“Saya lihat anehnya banyak orang yang sudah meninggal masih menerima bantuan Lantas bantuan tersebut siapa yang menerima nya ,” katanya.

Bukan hanya itu, dalam bincang singkat itu juga Choirinda juga menyoroti praktek praktek dalam penerapan sejumlah bantuan yang adanya indikasi pungli serta proses berkesan tidak transparan.

“Seperti ambil contoh bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH) dimana banyak nya keluhan masyarakat  dari yang ATM sih penerima tertahan dan jenis bantuan kini dinilai tak sesuai ini kan cara yang sudah melenceng dan sangat memalukan, “ singkatnya. (henafri)

Tinggalkan Balasan