Pemerintah Tetapkan Nama Ibukota Baru Nusantara, Pengamat Politik Bilang Sudah Tepat

Yusa' Farchan
Yusa' Farchan

JAKARTA, GESAHKITA COM–Pemerintah Indonesia telah menetapkan nama untuk Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Nama yang dipilih adalah Nusantara.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Suharso Monoarfa menjelaskan, Nusantara dipilih sebagai nama Ibu Kota baru karena sudah menjadi ikonik di seluruh dunia. Nama ini juga menggambarkan kenusantaraan Indonesia.

“Alasannya adalah nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” jelas Suharso.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Citra Institute Yusa’ Farchan mengatakan, pemilihan nama Nusantara sudah tepat. Nusantara bukan Jawa-sentris karena secara historis merujuk pada kesatuan geopolitik wilayah Jawa dan non-Jawa.

Jadi, meskipun Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 dan pusat pemerintahan Majapahit saat itu berada di Jawa, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur, tetapi semangat yang muncul saat itu adalah bagaimana melakukan integrasi teritorial dan integrasi politik terhadap pulau-pulau yang membentang hingga Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik.

“Pada periode Majapahit, Nusantara justru digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (luar Jawa). Dan ini terkonfirmasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada 1336 M yang berupaya mengembangkan politik mandala atau perluasan wilayah Kerajaan Majapahit”, ujar Yusa’ ketika dihubungi AKURAT.CO, Rabu (19/1/2022).

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo ini menambahkan, istilah nusantara tercatat pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa Pertengahan (abad ke-12 hingga ke-16 M) untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Setelah sempat terlupakan, pada awal abad ke-20 istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia-Belanda yang belum terwujud.

Sebenarnya, kata Yusa’, gagasan penyatuan wilayah-wilayah di seluruh Nusantara ini juga telah muncul pada masa Kerajaan Singashari. Melalui Prabu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singashari, gagasan ini mulai diupayakan realisasinya.

Namun sebelum upayanya itu terwujud, Singashari mengalami kemelut politis yang disebabkan oleh pemberontakan Adipati Jayakatwang sehingga mengakibatkan gugurnya Prabu Kertanegara.

“Gagasan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara kemudian muncul kembali pada masa Majapahit. Akan tetapi, gagasan itu tidak muncul pada masa pemerintahan Raden Wijaya, melainkan pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi (Raja Majapahit ke-tiga yang berkuasa tahun 1328-1350 M) melalui dukungan Patih Amungkubhumi Gajah Mada,” paparnya.(akurat/Edi)

banner selamat menunaikan ibada puasa

banner selamat menunaikan ibada puasa

banner selamat menunaikan ibada puasa

hari santri nasinonal

Tinggalkan Balasan