Somasi Masyarakat Ke Pemkot Palembang Disebut Bagian Demkorasi Demi Kebaikan “Bukan Menyerang”

PALEMBANG, GESAHKITA COM— Setelah menghadirkan saksi Ahli Peneliti pada Pusat Studi Manajemen Bencana UPN dari kampus Veteran Yogyakarta, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia yang menuntut Pemerintah Kota Palembang (Pemkot) atas dugaan “kurang cakap” dalam menangani banjir kembali menghadirkan saksi fakta dan saksi Ahli Hukum Administrasi Negara dari Kampus Atma Jaya Yogyakarta, Selasa (24/5/2022).

Terkait permasalahan ini, Ahli Hukum Administrasi Negara Dr W Riawan Tjandra SH., M hum dari dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta berpendapat, bahwa apa yang dilakukan Walhi adalah mengadvokasi pemerintah.

Hal ini juga tidak bermaksud untuk menyerang ataupun kritik yang tanpa dasar melainkan untuk perbaikan terhadap Pemerintah Kota kedepannya.

 

“Tinggal bagaimana menyikapinya, karena ini merupakan peran masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah dan inilah yang disebut dengan demokrasi,” ujarnya.

Riawan juga mengatakan, sepantasnya Pemerintah Kota Palembang menyambut baik jika ada surat somasi, ataupun masukan dari masyarakat.

“Jikalau ini tidak dipenuhi ada kemungkinan pemerintah kota palembang tidak mau bangun dari peristiwa yang terjadi itu,” ujarnya.

Sementara, terkait untuk ganti rugi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai konsekuensi dimensi perlindungan hukum (rechtsbescherming).

Sementara pemerintah yang merupakan komplemen dari dimensi penyelenggaraan fungsi pemeritahan (sturende functie) yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk menggunakan wewenang publik-nya dan dimensi partipasi warga masyarakat (via inspraak dan adviesering).

Pembagian jumlah ganti rugi dalam gugatan perwakilan kelompok (class action)yang dikabulkan harus diputuskan hakim secara rinci, serta siapa saja kelompok atau sub kelompok yang berhak, termasuk mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian.

Menurut dia lagi, Distribusi ganti rugi dapat dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada masing-masing anggota kelompok, dengan syarat yang bersangkutan membuktikan dirinya sebagai anggota kelompok yang ikut mengalami kerugian.

Kemudian, dapat juga melalui subkelompok (jika ada) tanpa mengurangi keharusan membuktikan sebagai korban dari peristiwa yang diperkarakan.

Sedangkan pada gugatan ganti rugi terkait tindakan pemerintah perlu dikaitkan dengan pengaturan Pasal 5 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2019 yang mengatur bahwa dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk: a. melakukan Tindakan Pemerintahan: b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan, dan c. menghentikan Tindakan Pemerintahan.

Dengan demikian, ganti rugi yang diberikan dapat diletakkan sebagai unsur dari “melakukan tindakan pemerintahan” dan ganti rugi diberikan sebagai pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan faktual pemerintahan tersebut secara aktual yang dibuktikan di PTUN sesuai dengan nilai kerugian yang dialami (obyektum) oleh warga masyarakat (subyektum) yang mengajukan gugatan.

“Hanya saja perbedaan dari ganti kerugian dari class action pada ganti rugi atas tindakan faktual pemerintah didasarkan atas konsep pemulihan (remedy, recupation) yang dinilai secara aktual yang sungguh dialami oleh individu atau badan hukum.

Jika ganti kerugian dalam class action ditujukan untuk pemulihan kepentingan orang banyak yang terdapat dalam unsur class action, sedangkan ganti rugi dalam sengketa tindakan faktual tidak selalu bersifat kolektif karena dan dapat saja diberikan kepada individu sesuai dengan pengajuan gugatan, maupun individu dan badan hukum secara bersama-sama berdasarkan pertimbangan kepentingan yang dirugikan (vide Pasal 53 ayat 1 UU PTUN jis Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 dan Perma No. 2 Tahun 2019,” katanya.

 

Dengan demikian, Saksi Ahli berharap agar pendapat tersebut menjadi masukan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara ini.

Sementara saksi fakta, Feri warga Pradha Regency, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan sako Kenten Palembang, yang juga menjadi korban banjir setinggi dada orang dewasa mengaku jika rumahnya telah mengalami kebanjiran. Padahal, tempat dia tinhgal itu telah ditinggikan satu meter.

“Rumah sudah kita tinggikan sekitar semeter daei permukaan jalan, tapi saat banjir pada 25-26 Desember ujung tahun 2021 lalu kita masih menjadi korban banjir. Dimana kalau dijalan setinggi orang dewasa sementata di rumah setinnggi lutut,” ungkapnya.

Sebelumnya, salah satu korban banjir di Palembang, Mualimin mengaku, kerugian yang dialami jika dilihat dari materi hanya Rp5 juta. Namun, salah satu yang paling terasa buruknya adalah buku-bukunya ikut terendam. Dimana buku tersebut berjudul “Menuju Keadilan Ekologis”.

“Peristiwa ini akan kita uji bahwa Walikota tidak bertindak melaksanakan Perda RTWRK dan tidak melaksanakan kewajiban penanggulangan bencana sesuai amanat Undang-undang,” katanya.

Mualimin menyebut, dalam hal ini selain menuntut Pemerintah Kota Palembang untuk mengganti rugi materil juga meminta agar pemerintah dapat menyediakan kolam retensi lebih banyak dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

“Yang tidak kalah penting menyangkut nasib warga kota Palembang adalah Walikota wajib sediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% dari luas Palembang, kolam retensi dan saluran drainase yg memadai, serta sistem kelola sampah yang benar baik dalam kebijakan pengurangan maupun penanganan,” tegasnya.

Sedangkan Yusri Arafat Kadiv Hukum dan HAM Walhi Indonesia mengatakan bahwa sebelum dilayangkannya tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Walhi Indonesia telah mengirimkan surat sebanyak dua kali. Namun, hal itu dinilai belum ada tindakan dari Pemkot Palembang.

“Dua kali, balasan ada tetapi sejauh ini belum ada tindakan,” katanya.

Salah satu tim Kuasa Hukum Penggungat, H Yopie Bharata, SH menambahkan, Sidang perkara dengan nomor 10/G/TF/2022/PTUN PLG akan terus dikawal hingga hak masyarakat Palembang untuk mendapat lingkungan yang bersih dan sehat itu terpenuhi.

“Atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan, perlindungan, penegakan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia khususnya di Palembang itulah alasan Walhi untuk mengikuti proses advokasi kebijakan pemerintah kota Palembang,” katanya.

banner selamat menunaikan ibada puasa

banner selamat menunaikan ibada puasa

banner selamat menunaikan ibada puasa

hari santri nasinonal

Tinggalkan Balasan