JAKARTA, GESAHKITA COM—-Bergulir isu koalisi besar menghadapi Pemilu 2024 mendatang, melihat penilaian dari Partai Amanat Nasional (PAN) bahwa rencana pembentukan koalisi besar bukan untuk merusak demokrasi Indonesia.
Dijelaskan juga Koalisi menjadi upaya bagi sejumlah partai politik (parpol) dalam memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dari perolehan suara nasional.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjelaskan, “Kalau soal kesehatan demokrasi itu berkaitan dengan proses dan praktik kehidupan pemerintahan. Jadi ini seperti jaka sembung naik ojeg. Tidak nyambung jek,” katanya pada media, Minggu, 9 April 2023.
Menurut dia perlu gerakan gotong royong dengan menyatukan kekuatan politik untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Dia memastikan partainya siap sebagai motor penggerak koalisi kebangsaan di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik agar koalisi kebangsaan ini dapat terwujud dan paslon yang diusung dapat memenangi Pemilu Presiden 2024,” jelas dia.
Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Fikri Yasin. Fikri menjelaskan pembentukan koalisi besar tidak bisa dianggap mencederai demokrasi Indonesia. Pandangan tersebut dinilai akibat tidak bisa melihat esensi demokrasi yang sebenarnya.
“Jadi kalau ada yg melihat koalisi besar itu tidak bagus bagi demokrasi rasanya pandangan tersebut pasti dangkal,” terang Fikri.
Koalisi besar dalam konteks politik Indonesia belakangan ini merujuk penggabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB, sedangkan anggota KIB adalah Partai Golkar, PAN, serta PPP.
Sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai pragmatis. Selain bertujuan memenangkan kontestasi pesta demokrasi, koalisi besar dinilai mencederai demokrasi dan memperkeruh polaritas di tengah masyarakat.
edited irfan
