Kantor Sekretariat DPRD Mura Disoal Wartawan Terkait Iklan
MUSIRAWAS, GESAHKITA COM—–Pembayaran Orderan Tagihan iklan media di Sekretariatan Dewan (Setwan) Kabupaten Musi Rawas menuai protes dan aksi para wartawan cetak dan media online. Dikarenakan tagihan yang dibayar tidak sesuai dengan orderan iklan yang ditayangkan.
Disela kerumunan para wartawan, awak media menanyakan salah satu dari wartawan yang menunggu antrian pencairan terkait pembayaran tagihan iklan, Senin (17/4/2023).
Salah satu nya yakni Heru Kurniawan. SP dari media online portal indonesia mengatakan bahwa pembayaran tagihan iklan yang dibayar pihak setwan diluar kesepakatan yang ditentukan.
Dihadapan awak media, Heru menuturkan bahwa pihak setwan se enak nya saja membayar dan menetapkan pembayaran tagihan iklan tanpa kordinasi lagi dan musyawarah pada pihak media.
“sehingga ketika wartawan mau mencairkan tagihan nya, dimana kami sangat terkejut kalau tagihan iklan kami dibayar sama rata sebesar sejuta lima ratus, “ungkap Heru Kesal.
“Ini sudah kelewatan, mestinya dari jauh hari kalau memang tagihan iklan kami yang sudah masuk berkasnya dibayar sekian. Jangan pada saat kita mau mencairkan baru dijelaskan kalau tagihan iklan tersebut hanya dibayar sebanyak 3 saja, dengan alasan terlalu banyak media yang masukan tagihan dan membludak’ kata Heru sedikit geram.
Heru sangat menyayangkan dan menyesalkan hal ini dimana ada sebagian wartawan dibayar sedikit lebih, begitu juga ada wartawan yang sudah menjual berkas tagihan iklan nya kepada oknum didalam lingkungan sekwan, dan tidak mungkin berkas yang dibeli oleh oknum itu dicairkan sebesar 1.5 juta. Pungkas Heru.
Masih kata Heru, kalau pencairan iklan tersebut ternyata ditemukan ada nya beberapa wartawan di media dicairkan lebih dari 1.5juta ini artinya anggaran publikasi media cukup dan lebih. Perlu diusut seperti ini, jangan ada perbedaan dalam pembayaran.
Untuk itu kita minta berapa anggaran yang di cairkan di setwan untuk membayar tagihan iklan media, ini perlu dipertanyakan.
Dikesempatan lain awak media meminta tanggapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni Ferdi.
Ketika mau dikonfirmasi pintu ruangan tidak diperbolehkan untuk meliput dan konfirmasi, begitu juga Kabag Perundang undangan Amri Aziz ketika ditemui selalu menghindar bahkan sampai menon aktifkan telepon seluler nya (RLS/Aberi).
