hut ri ke-78, 17 agustus 2023, hari kemerdekaan, banner 17 agustus selamat tahun baru islam, tahun baru islam 2023, banner tahun baru islam selamat hari raya, idul fitri 2023, idul fitri 1444h banyuasin bangkit,gerakan bersama masyarakat

Perkara Perdata YBDP: AHN Lawyer Menilai 50 Persen Keterangan Ahli Bisa Diterima Sisanya Tidak Berdasar

Yayasan Bina Darma Palembang melalui tim kuasa hukumnya AHN Lawyers, diantaranya adalah Fajri Yusuf Herman, S.H., M.H. dan J Omrie Napitupulu, S.H memaparkan secara rinci duduk perkara kasus yang tengah hangat diperbincangkan yang mengganggu nama baik Universitas Bina Darma.
Suasana Saat Yayasan Bina Darma Palembang melalui tim kuasa hukumnya AHN Lawyers, diantaranya adalah Fajri Yusuf Herman, S.H., M.H. dan J Omrie Napitupulu, S.H usai memaparkan secara rinci duduk perkara kasus yang tengah hangat

Perkara Perdata YBDP: AHN Lawyer Menilai 50 Persen Keterangan Ahli Bisa Diterima Sisanya Tidak Berdasar

PALEMBANG, GESAHKITA COM—Pengakuan ahli baru pertama kali diperiksa sebagai ahli perkara perdata dan keseluruhan pengalamannya hanya seputar perkara pidana.

Begitu diungkapkan Fajri Yusuf Herman, SH.,MH merupakan juru bicara  AHN Lawyers yang mana diketahui AHN Lawyers ini selaku Kuasa Hukum Yayasan Bina Darma Palembang.

Dan dalam agenda persidangan kali ini, yakni atas perkara sengketa kepemilikan aset dan bangunan Universitas Bina Darma (UBD) Palembang tersebut menghadirkan Robintan Sulaiman sebagai saksi ahli dari pihak tergugat, Jumat (21/7/2023) yang berlangsung di PN Kelas IA Palembang.

“Ahli mengaku di akhir persidangan baru pertama kali diperiksa sebagai ahli dalam perkara perdata, karena keseluruhan pengalamannya hanya seputar perkara pidana,”kata Fajri kepada wartawan.

Fajri berpendapat bahwa keterangan ahli hari ini hanya 50% yang dapat pihak nya terima, dan sisanya tidak berdasar.

“Karena menurut kami tidak berbanding lurus dengan ketentuan undang-undang, asas hukum, teori hukum dan tentunya akan kami simpulkan secara komprehensif di dalam kesimpulan perkara ini, “ucap Fajri.

AHN Lawyers  Attorneys & Counselors at Law, Kuasa Hukum YBDP Sampaikan A sampai Z Proses Peradilan Hingga Sanjung Profesional Rektor UBD
Suasana saat AHN Lawyers  Attorneys & Counselors at Law, Kuasa Hukum YBDP Sampaikan A sampai Z Proses Peradilan Hingga Sanjung Profesional Rektor UBD

Sambungnya, “Beberapa kesaksian penting yang menjadi perhatian kami adalah pertama , Ahli menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak dapat diwariskan, ini menjadi fokus dari kuasa hukum para tergugat khususnya tergugat 1, 2, 10, 11, 12 yang mencoba mengaburkan inti gugatan perkara ini,”tegas Fajri.

“Perlu juga kami tekankan bahwa Klien kami menggugat ahli waris Zainuddin Ismail karna memang para ahli waris tersebut tidak mau menyerahkan/ mengembalikan asset yayasan yang diatasnamakan ke nama almarhum,”ungkap Fajri dalam keterangan pers AHN Lawyers ini.

Fajri  juga menuturkan apa yang ahli kemudian jelaskan dalam persidangan tersebut yakni “bahwa akta otentik apapun isinya tidak boleh mengandung unsur bedrog (penipuan), dalam hal ini misalnya sebuah akta jual beli tidak boleh melanggar hukum atau merugikan pihak lain.

Misalnya si A membeli tanah dari B, namun menggunakan uang si C tanpa izin atau sepengetahuan si C dan akhirnya merugikan si C, maka hal itu tidak diperbolehkan, dan atas hal tersebut seharusnya batal demi hukum”.

“Berikutnya, Ahli menyampaikan bahwa aset Yayasan tidak dapat diwariskan dan kekayaannya dipisahkan dari pendirinya”.

“Kami setuju atas pendapat tersebut, namun ahli menyatakan bahwa apabila para pihak sepakat apapun penggunaannya, itu diperbolehkan, nah ini kami tidak sependapat, karena secara faktual berbenturan dengan undang undang yayasan. Namun hal ini sangat wajar apabila ahli tidak menguasainya atau tidak memahaminya, karena bukan kapasitasnya dalam hukum perdata ataupun yayasan, “ungkap Fajri melanjutkan keterangan nya ini.

“Ahli menyatakan bahwa konvensi / kebiasaan adalah salah satu sumber hukum dan dapat juga berlaku di ranah keperdataan dan sah sah saja untuk dilakukan terus menerus walaupun bertentangan dengan hukum. Atas pernyataan ini hakim pun terkejut, karena nampaknya ahli terkesan memaksakan dan tidak mengerti dasar hukumnya, “tegas Fajri Yusuf Herman, SH.,MH .

Lanjutnya juga, “Ahli mengatakan aturan hukum tidak dapat berlaku secara retroaktif, sehingga surat pernyataan yang dibuat setelah terbitnya Undang-Undang Yayasan tidak dapat ditarik mundur ke waktu sebelum Undang-Undang Yayasan terbit terlebih lagi jika Surat Pernyataan tersebut melanggar Lex Specialist Undang-Undang Yayasan”.

“Masih ada hal-hal lain yang akan kami sampaikan dalam Kesimpulan perkara, namun kami berharap uraian singkat di atas dapat menambah pemahaman khalayak ramai warga Sumsel, khususnya Kota Palembang,”tutup Fajri Yusuf Herman, SH.,MH selaku juru bicara kantor hokum AHN Lawyers .

Edited Arjeli Sy Jr

Tinggalkan Balasan