Diskusi WALHI Sumsel bersama Komnasham RI Bertajuk “Ham dan Konflik Sumber Daya Alam di Sumatera Selatan”
PALEMBANG, GESAHKITA COM—-Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama dengan Komisi Hak Azazi Manusia (Komnasham) RI menggelar diskusi bersama bertajuk “Ham dan Konflik Sumber Daya Alam di Sumatera Selatan”, Jumat (08/04/2023) berlangsung di Gazebo Walhi Sumsel jalan Macan Kumbang VII Ilir barat I Kota Palembang.
Acara yang digelar bernuansa santai dipandu Yuliusman, SH yang juga merupakan Direktur Eksekutif Walhi Sumsel dan pembicara pada kegiatan tersebut dari Komnasham kali ini adalah Anis Hidayah, SH HM, serta sejumlah tokoh masyarkat sipil Sumsel diantaranya Dr Tareh Rasyid juga seniman sastrawan Anwar Putra Bayu, Akademisi, utusan anggota forum Walhi Sumsel mahasiswa juga para awak media.
Anis Hidayah, SH HM menjelaskan akan tujuan acara diskusi dengan Walhi Sumsel yang digelar hari ini yang pertama, untuk melihat dan meng update kasus kasus Sumber Daya Alam dalam yang ada di Sumsel, yang mana yang perlu ditindak lanjuti Komnasham dan yang mana yang kasus nya mandek.
“Termasuk juga kasus mana yang sudah lama diadvokasi Walhi Sumsel yang perlu difollow up oleh Komnasham, “ungkap Anis usai acara.
Tujuan kedua kata Anis, tentunya Komnasham bisa sinergi dengan organisasi masyarakat sipil, seperti Walhi terutama untuk pengarusutamaan Hak Azazi Manusia, terutama prinsip bisnis dan HAM untuk meminimalisasi praktik pelanggran HAM yang kerab dilakukan oleh korporasi.
“Karena pengetahuan perspektif korporasi terhadap HAM ini sangat rendah. Antar persepktif HAM rendah dan juga mereka cendrung enggan mengembangkan prinsip Bisnis dan HAM dalam mengembangkan bisnis mereka, terutama tambang dan perkebunan“ujar Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM itu.
Sementara tujuan ketiganya diungkapnya juga bahwa pihaknya (Komnasham) mengidentifikasi ruang ruang komunikasi yang bisa dibangun kedepan, baik itu konteks nya adalah penguatan diseminasi HAM kepada masyarakat maupun juga penguatan HAM kepada aparat pemerintah dan juga identifikasi kebijakan kebijakan konflik SDA yang masih tumpang tindih.
“Karena teman teman Walhi Sumsel pasti punya data nya dan kita bisa advokasi bersama serta ruang kajian bersama yang bisa dilakuatkan antara Komnasham dengan Walhi Sumsel, “sambungnya.
Ditanya ke Anis Hidayah, SH HM jika tindak lanjut dari diskusi ini seperti apa realisasi kedepannya nanti dan bahwa pihak nya menunggu koordinasi dari teman Walhi Sumsel dari hasil diskusi hari ini.
Anis mengaku bahwa Komnasham sudah cukup lama bermitra dengan Walhi Sumsel bersama sama mengadvokasi kasus SDA dan kata dia lagi hal ini penting untuk terus dilanjutkan lalu mengidentifikasi yang mana yang perlu diperkuat sesuai dengan kapasitas dan peran nya masing masing.
Selain itu dijelaskan juga bahwa yang dilakukan Komnasham seperti ini sudah berlangsung cukup lama semenjak Komnasham berdiri.
“Semenjak didirikan Komnasham memang memiliki dua fungsi, pertama subkomisi penegakan HAM yakni menangani kasus lalu yang kedua adalah subkomisi pemajuan HAM yang melakukan penelitian dan kajian dan desiminasi hak azazi manusia, jadi edukasi kepada public terkait dengan Hak azazi manusia. Dan itu sudah kam lakukan sejak lama dan konflik agraria salah satu prioritas kami,“beber Anis dalam kesempatan tersebut.
Anis juga menyampaikan akan ada nya kebijakan Komnasham untuk menyampaikan kepatuhan rekomendasi yang mudah mudahan akan difinalisasi sebagai alat bagi pihaknya untuk mengukur bagi Komnasham yang mana nanti nya pemerintah patuh terhadap rekomendasi Komnasham dan yang mana tingkat kepatuhannya pada tingkat tinggi sedang dan rendah.
“Hal ini akan kami publikasikan sehingga ini akan menjadi trigger bagi pihak pihak teraduh yang mestinya menjalankan rekomendasi Komnasham makin banyak akan menjalankan,”kata Anis.
Lebih jauh dijelaskan Anis bahwa sejauh ini biasa nya ada tiga rekomendasi yang yang dihasilkan yakni yang pertama dari hasil kajian dan penelitian, yang kedua pemantauan kasus, dan ketiga dari mediasi.
“Nah tiga fungsi ini menghasilkan rekomendasi lalu dari tiga rekomendasi ini lah kami ukur tingkat kepatuhannnya, “tutupnya.
Sementa itu, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Yuliusman, SH mengatakan terkait kegiatan hari ini merupakan diskusi sudah dibangun sudah lama antara Walhi Sumsel dengan Komnasham khususnya di subkomisi pemajuan HAM.
Sementara tema diskusi hari ini kata Yulius, tentang bagaimana melihat potret konflik SDA ini dalam perspektif HAM yang mana dalam hal ini bagaimana bacaan atau strategi yang bisa diperankan atau dimainkan Komnasham dalam rangka mendorong penyelesaian konflik SDA yang dialami oleh masyarakat.
“Sementara Mitra strategis nya di daerah ini yaitu Walhi yang bisa untuk dikolaborasikan sebagai suatu kekuatan yang bisa dipakai dalam mendorong penyelasaian konflik, “ucap nya.
Selain itu, kegiatan hari ini juga menurut Yuliusman artinya public bisa melihat bahwa Komnasham adalah suatu lembaga resmi Negara yang bisa kita pakai sebagai instrument untuk mendorong isu isu HAM baik itu soal SDA dan isu lain nya.
“Karena isu SDA juga berkaitan dengan isu hak dasar terutama di ekonomi social budaya (Ekosob). Dan itu juga menjadi lembaga yang dengan muda kita akses menjadi tempat konsultasi atau pengaduan, dan juga sebagai tempat mendorong perubahan kebijakan agar bisa memastikan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pemenuhan hak azazi manusia itu sediri, “ tutup Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Yuliusman, SH.
Editor Arjeli Sy Jr
