Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Tangani Krisis Karhutla di Sumatera Selatan
PALEMBANG, GESAHKITA COM—-Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Desember 2023, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Asap Sumatera Selatan (KMSAASS) menyerukan pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengambil langkah-langkah tegas guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di masa mendatang, setelah krisis besar yang melanda provinsi tersebut pada tahun 2023.
Menurut data yang dihimpun oleh koalisi, karhutla tahun ini telah menghanguskan luas tanah mencapai 332.283 hektar, dengan lebih dari setengahnya (53%) terjadi di Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG). Koordinator KMSAASS, Adiosyafri, mengungkapkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah hotspot, luas lahan yang terbakar malah meningkat, memunculkan kekhawatiran akan efektivitas langkah-langkah pencegahan yang ada.
Discrepancies dalam data karhutla juga mencuat, setelah data KMSAASS tidak sejalan dengan laporan Pj Gubernur Sumsel, M Agus Fatoni, yang menyatakan sekitar 109 ribu hektar lahan terbakar. Adiosyafri menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, penanggulangan, dan penegakan aturan, termasuk alokasi anggaran yang signifikan untuk mengatasi krisis ini.
Berdasarkan penelitian sepanjang tahun 2023, koalisi menemukan bahwa karhutla disebabkan oleh faktor manusia sebagai sumber api, baik disengaja maupun tidak disengaja/kelalaian. Kondisi lahan yang sangat rawan terbakar, seperti areal semak belukar kering dan lahan gambut kering kerontang, juga menjadi pendorong terjadinya karhutla.
Ogan Komering Ilir (OKI) diidentifikasi sebagai kabupaten terparah dengan 63,7% dari total titik panas di provinsi Sumsel, diikuti oleh Musi Banyuasin dan Banyuasin. Koalisi menyoroti kontribusi besar dari konsesi perkebunan dan kehutanan di OKI, dengan 70,3% titik panas berasal dari area ini.
Dampak karhutla juga terasa dalam kualitas udara, khususnya di kota Palembang. Pada 15 September 2023, laporan IQair menunjukkan bahwa kualitas udara Palembang mencapai status “Sangat Tidak Sehat” dengan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 233 AQI US, menempatkannya sebagai kota paling tercemar di Indonesia. Lonjakan kasus penyakit pernapasan juga tercatat oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Yuliusman Direktur WALHI Sumsel, menegaskan bahwa karhutla seharusnya dianggap sebagai kejahatan lingkungan yang luar biasa, mengingat kejadian ini terjadi setiap tahun dan sulit untuk diselesaikan.
KMSAASS, yang terdiri dari sepuluh organisasi masyarakat sipil di Sumatera Selatan, telah membentuk koalisi sejak Juni 2023 dengan fokus pada penyelamatan lingkungan, penegakan hukum, hak asasi manusia, dan pelayanan publik. Seruan mereka menjadi sorotan penting terkait perlunya koordinasi tindakan untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan penduduk Sumatera Selatan.(GOIK)
