Walhi Sumsel Beberkan Kebun Masyarakat Desa Pulau Panggung terendam Banjir Diduga Akibat aktivitas PT BAS

Walhi Sumsel Beberkan Kebun Masyarakat Desa Pulau Panggung terendam Banjir Diduga Akibat aktivitas PT BAS

PALEMBANG, GESAHKITA COM—-Kebun Masyarakat Desa Pulau Panggung terendam Banjir diduga akibat aktivitas PT BAS (Bara Anugerah Sejahtera).

Hal tersebut diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel melalui Manager Kampanye, Febrian Putra Sopah didampingi oleh  Galang Suganda saat menggelar Press Release di Kantor Walhi Sumsel jalan Macan Kumbang VII No 4454 RT 40 RW 11 Kel Demang Lebar Daun Kec ILir Barat I Palembang.

Dijelaskan Febrian Putra Sopah akan  Kronologi kejadian tersebut bahwa pada 24 Desember 2023 warga mendapatkan informasi bahwa di kebun masyarakat Desa Pulau Panggung terjadi banjir selanjutnya warga melakukan cek lokasi dan memang terjadi banjir.

“Pada  27 Desember 2023 Masyarakat melaporkan bahwa kebun masyarakat banjir yang disebabkan oleh longsor nya tanah disposal PT BAS yang menghambat aliran Sungai Oal, “lanjut Febri.

Akan kejadian tersebut, sambung Febri lagi bahwa Pihak perusahaan mengkonfirmasi bahwa benar pada tanggal 12 Desember adanya pergeseran tanah disposal.

“Yang mana Banjir merendam lahan masyarakat seluas +30 Ha yang dimiliki oleh 17 kepala keluarga. Masyarakat menyayangkan bahwa PT BAS tidak memberikan informasikan hal tersebut, “kata Febri dalam keterangan Pers nya ini.

Febri pun melanjutkan bahwa pada 28 Desember 2023 diketahui bahwa Banjir merendam lahan masyarakat seluas +30Ha yang dimiliki oleh 17 kepala keluarga.

“Kemudiian masyarakat bersepakat untuk mendatangi kantor PT BAS bersama-sama. Tepatnya pada  2 Januari 2024, bersama sama yakni 17 orang korban mendatangi kantor PT BAS, untuk meminta pertanggung jawaban kepada pihak perusahaan, “ungkap Febri lagi.

Setelah kedatangan warga Pihak PT BAS melakukan rapat internal yang menghasilkan berita acara secara sepihak dengan nomor Surat: F-BAS-CDER-00 dengan poin sebagai berikut :

1. Pihak perusahaan akan memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan yang terdampak luapan Sungai Oal, dan selanjutnya akan di cek status lahan, bisa diketahui apakah masuk dalam wilayah PT. BAS atau PT. PMSS.
2. Warga terdampak sungai Oal meminta untuk mengecek lokasi sesegera mungkin untuk menghitung kerugian tanam tumbuh yang terendam dengan menggunakan alat perahu serta menolak kompensasi tali asih sementara.
3. PT. BAS dan pemilik lahan akan meninjau lahan untuk menghitung besaran ganti rugi tanaman.
4. Pemilik lahan terdampak meminta agar PT. BAS dapat memberikan keputusan penyelesaian dengan rasa kepantasan dan keadilan.

Berita acara tersebut kata Febri jelas ditolak masyarakat karena tidak dilibatkan dalam rapat tersebut dan poin-poin berita acara dibuat oleh perusahaan.

“Karena poin-poin berita acara ditolak pihak perusahaan memutuskan untuk memberikan kompensasi senilai 2 juta rupiah per kepala keluarga, namun masyarakat menolak tawaran tersebut, “tambah Febri.

Febri kemudian menjelaskan juga bahwa pada 3 Januari 2024, Masyarakat menghubungi WALHI SUMSEL untuk diminta pendampingan atas permasalahan tersebut.

“Maka pada 5 Januari 2024, Tim investigasi Walhi Sumsel turun ke lokasi. Dan memutuskan Rekomendasi Walhi Sumsel. Pertama,  Kementrian ESDM untuk Cabut ijin usaha pertambangan PT BAS. Kedua, Mendesak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim untuk pencabutan ijin lingkungan PT BAS. Ketiga, Gakkum KLHK harus melakukan penegakan hukum atas kejadian tersebut. Kelima, Mendesak Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH KLHK) kepada PT BAS melakukan pemulihan DAS Sungai Oal dan Kelima,  PT BAS harus betanggung jawab atas semua kerugian yang dialami seluruh Masyarakat korban banjir baik materil maupun inmateril, “kata Febri dalam keterangan nya ini.

Seperti diketahui, Pada tahun 2023 sudah 2 kali terjadi kejadian banjir yang merendam lahan milik masyarakat, namun pada bulan Desember 2023 ini yang paling parah sampai melumpuhkan akitivitas masyarakat.

“Ini menjadi catatan buruk dari aktivitas pertambangan. Bencana Ekologis Banjir diduga akibat kelalain oleh Pihak PT BAS yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat Desa Pulau Panggung.”tutup Febrian Putra Sopah.(ril/ Editor Arjeli Sy Jr)