PASURUAN, GESAHKITA – Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, masih berlanjut pada Rabu (03/09/2025).
Puluhan mahasiswa dari elemen Mahasiswa Cipayung Plus mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menuntut perbaikan kinerja pemerintahan.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan dukungan terhadap aksi tersebut selama tidak disertai dengan tindakan anarkistis. Aksi yang diikuti mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ini dikawal ketat aparat Polres Pasuruan.
Setibanya di halaman kantor DPRD, mereka diterima Muspida Pasuruan dan menyampaikan orasi melalui perwakilan masing-masing organisasi, yang dilanjutkan dengan dialog terbuka. “Saya sampaikan terima kasih atas aksi yang dilakukan secara damai. Silakan kasih masukkan, kritik, asal tidak melakukan tindakan anarkis,” kata Rusdi saat menanggapi sejumlah tuntutan mahasiswa.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk terus meningkatkan kinerja dan melayani masyarakat.
Rusdi juga menyampaikan rencana penyelesaian masalah kekurangan air di Lumbang dengan estimasi biaya sebesar Rp 60–80 miliar yang akan dilakukan tahun ini.
Selain itu, ia menambahkan bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten Pasuruan akan beroperasi selama 24 jam mulai tahun depan. Ketua Cabang PMII Pasuruan, Ainur Rofiq, menyoroti lemahnya keterlibatan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan.
“Pimpinan DPRD tidak pernah melibatkan mahasiswa dalam pembahasan kebijakan. Kami juga mendesak pemerintah segera menuntaskan kekeringan di Lumbang, karena masyarakat sangat terdampak,” tegasnya. Selain itu, para mahasiswa juga meminta DPRD dan Pemkab Pasuruan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, yang saat ini menjadi tuntutan utama di seluruh Indonesia. “Gerakan Cipayung Pasuruan dilaksanakan dengan damai dan tidak ditunggangi kelompok Anarko.”
“Kami juga menuntut perbaikan akses kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas karena layanan BPJS sering kalah dengan pelayanan umum,” kata Dandy Aulia Rahman, Ketua Cabang GMNI Pasuruan. Dari perwakilan HMI, Fatkhurohim, menyoroti praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan. Ia menjelaskan bahwa tambang ilegal berdampak negatif pada lahan pertanian warga.
“Tambang ilegal bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan bencana. Kami mendesak agar tambang ilegal segera ditutup, serta revisi tata ruang wilayah dilakukan dengan mempertimbangkan pendidikan dan lapangan kerja,” ujarnya.
Ketua IMM Pasuruan, Arif Yanuar, mengangkat persoalan lingkungan dan peredaran narkoba. “Beberapa desa masih belum punya sistem pengelolaan sampah, masyarakat akhirnya membuang sembarangan. Kami juga mendorong program rehabilitasi berbasis desa agar peredaran narkoba bisa ditekan sampai ke akar-akarnya,” ungkapannya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan pihaknya siap mengawal aspirasi mahasiswa sesuai kapasitas dan fungsi lembaga legislatif. “Suara mahasiswa adalah suara rakyat. DPRD akan menyusun rekomendasi sesuai tupoksi, baik di lingkup kabupaten maupun nasional,” tegasnya.
Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, mengungkapkan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi secara tertib. Ia menekankan bahwa tindakan anarkistis dan pengrusakan fasilitas umum sangat merugikan.
“Kami bersyukur kegiatan ini berjalan aman dan kondusif. Aspirasi mahasiswa adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus kita dengarkan bersama,” ujarnya. Setelah melakukan dialog terbuka di halaman kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, aksi damai tersebut ditutup dengan penandatanganan tuntutan bersama antara mahasiswa dan Forkopimda.
Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, mendapatkan pengawalan ketat dari Polres Pasuruan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Sementara itu, Hal yang sama dilakukan oleh driver online di Pasuruan Raya. Mereka menuntut pada DPRD Kabupaten Pasuruan agar mendapat jaminan sosial dan kesejahteraan.
Permintaan itu disampaikan Asosiasi Driver Online Pasuruan Raya melalui ketuanya, Harsoyo Utomo, Kamis (4/9) saat bertemu Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Perwakilan asosiasi memang mendatangi gedung DPRD kabupaten.
Mereka meminta jaminan perlindungan sosial serta peningkatan kesejahteraan bagi sekitar 2.000 driver online di Pasuruan.
Baik itu roda dua, maupun roda empat yang setiap hari menggantungkan hidup dari jalanan.
Menurutnya, ada tiga hal pokok yang menjadi tuntutan para pengemudi. Pertama, kebutuhan perlindungan sosial, baik berupa BPJS Kesehatan, maupun BPJamsostek. Keduanya dinilai penting untuk menjamin keselamatan kerja para pengemudi.
Kedua, agar pemerintah daerah bisa membuka program peningkatan SDM dan pemberdayaan.
“Misalnya melalui pelatihan keterampilan montir atau usaha lain. Jadi, ketika orderan ojol sepi, teman-teman masih bisa punya penghasilan tambahan,” ujar Harsoyo.
Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah menjamin terlaksananya Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tarif angkutan sewa khusus di tiap daerah.
“Tarif harus sesuai aturan. Jangan sampai aplikator seenaknya menetapkan harga yang merugikan driver,” tegasnya.
Harsoyo juga menekankan perlunya komunikasi yang lebih dekat dengan aplikator. Ia berharap Pemkab Pasuruan bisa menjembatani agar perusahaan aplikasi memiliki kantor perwakilan di daerah.
“Dengan begitu, setiap masalah atau konflik bisa cepat terselesaikan, tanpa harus jauh-jauh ke Surabaya atau Malang,” tambahnya.
Ketua DPRD Samsul Hidayat menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi ini. DPRD akan mengawal agar kebijakan perlindungan bagi ojek online mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
