GESAHKITA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budianto, akan mengirim jajarannya untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan bagi para korban bencana di Sumatra.
Hal ini disampaikan Setyo, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memperingatkan seluruh entitas pemerintahan untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran dan distribusi bantuan.
“Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah ada Korsup (koordinasi dan supervisi) atau mungkin pencegahan untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan ya donasi dari masyarakat,” kata Setyo kepada wartawan di Museum Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Meski begitu, Setyo menekankan hal yang harus dikedepankan pemerintah dalam kondisi darurat saat ini adalah memulihkan keadaan para korban.
“Ini kan sekarang prosesnya agak darurat, artinya sedang memproses dulu, yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban, prioritasnya kan di situ,” ujarnya.
Dia tidak memungkiri banyak celah yang dapat menjadi masalah dalam penyaluran bantuan ke korban bencana. “Karena ini kan banyak permasalahannya. Memang ini kan pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui lembaga yang sudah ditentukan,” tuturnya.
Setyo juga mengatakan KPK bekerja sama dengan BAZNAS untuk membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memberikan donasi untuk para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,” pungkasnya.
