GESAHKITA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan keras sekaligus kelakar dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh, Selasa (30/12/2025).
Purbaya mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait untuk segera menyerap Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1,51 triliun sebelum tahun anggaran berakhir.
Purbaya menegaskan bahwa dana tersebut akan “hangus” jika tidak termanfaatkan dalam sisa satu hari ini. “Saya tidak mau dana ini hangus tahun ini, karena tahun depan akan menjadi pengurang. Kalau bisa, habiskan Rp1,51 triliun itu hari ini,” tegas Purbaya di depan para kepala daerah dan pimpinan lembaga.
Menkeu Sesalkan Keterlambatan Pengajuan
Dalam rapat yang diwarnai gelak tawa tersebut, Menkeu menyesalkan lambatnya koordinasi antar-stakeholder.
Ia mengaku heran mengapa permintaan tambahan dana dari lembaga teknis tergolong lambat dan berjumlah sedikit, padahal hitungan Kemenkeu menunjukkan kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.
“Saya menunggu selama ini. Harusnya jika kita bertemu lebih awal, saya bisa mempercepat prosesnya. Tolong percepat suratnya hari ini, besok langsung kami cairkan,” imbuh Purbaya.
Ia bahkan sempat melontarkan tantangan kepada Menteri PU, Dody Hanggodo, terkait kesanggupan membangun hunian sementara (huntara) dalam waktu satu hari, yang langsung memicu tawa peserta rapat.
Suasana semakin cair saat KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak turut menyampaikan keluhannya. Maruli mengungkapkan bahwa selama operasi penanganan bencana, BNPB hanya memberikan dukungan berupa konsumsi tanpa bantuan pengadaan barang maupun biaya pengiriman.
“BNPB hanya mendukung makan saja, Pak. Tidak ada pengadaan barang atau biaya pengiriman, semuanya tidak ada,” keluh Maruli.
Menanggapi cerita tersebut, Purbaya langsung melontarkan candaan kepada pihak BNPB. “Makan doang? Lu pelit juga lu, BNPB! Padahal gue kasih duitnya,” canda Purbaya yang disambut tawa riuh seluruh hadirin.
Meski penuh candaan, Purbaya menekankan urgensi birokrasi yang cepat. Ia menjanjikan proses pencairan kilat begitu BNPB melayangkan surat permintaan resmi.
Langkah ini bertujuan agar percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera tidak terkendala oleh masalah administrasi anggaran di penghujung tahun.
