Surabaya, GESAHKITA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur di BPSDM Jatim, Jumat (16/1/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kualitas pengelolaan institusi pendidikan berbasis asrama di wilayah Jawa Timur.
Acara tersebut menghadirkan dua menteri sebagai narasumber utama, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi.
Saat ini, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni 26 sekolah dengan total 2.249 siswa. Siswa tersebut tersebar dalam 98 Rombongan Belajar (Rombel) dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Khofifah menegaskan pentingnya pembaruan sistem manajemen asrama agar selaras dengan dinamika sosial saat ini.
“Kita ingin menyapa dan mengupdate lebih banyak lagi tentang pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” terang Gubernur Khofifah.
“Kita ingin menjadi bagian penguat, penyukses dan pendorong bahwa SR di Jatim ini adalah harapan untuk mendorong potensi-potensi yang brilian dan berlian,” lanjutnya.
Gubernur Khofifah memuji kompetensi siswa SR Jatim yang mampu bersaing di tingkat nasional. Ia mencontohkan kemampuan bahasa asing (Arab dan Jepang) serta ketangkasan baris-berbaris yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sesungguhnya ini di atas ekspektasi. Di dalam SR ini ternyata banyak anak yang brilian dan berlian. Kadang tidak tampak. Namun setelah diberi ruang mereka ternyata adalah Brilian dan Berlian,” ujar Khofifah.
Meskipun secara administratif berada di bawah Kementerian Sosial, Khofifah menginstruksikan para pengelola sekolah untuk aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat guna mempercepat penyelesaian kendala di lapangan.
“Kalau nanti ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Dan akan terlampau jauh kalau melapornya hingga ke Kemensos. Maka pesan saya dicari solusinya dengan Dindik dan Dinsos hingga Walikota/Bupati di daerah masing-masing,” pungkasnya.
