GESAHKITA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan proses pendataan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan inklusif dan transparan. Pendataan ini menyasar anak usia sekolah, santri, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh Indonesia tanpa kecuali.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan komitmennya untuk menghapus celah manipulasi data dalam operasional program ini.
“Tidak ada namanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, tidak ada (penerima MBG) fiktif juga,” tegas Dadan usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
BGN menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan detail menggunakan pendekatan by name by address. Fokus utama pendataan kali ini adalah menjaring kelompok rentan yang sering luput dari basis data pemerintah, seperti:
-
Warga negara yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
-
Anak usia sekolah yang putus sekolah.
-
Penduduk di wilayah terpencil melalui koordinasi tingkat kecamatan.
“Itu warga negara yang harus mendapatkan program,” ujar Dadan.
Selain itu, Dadan menyatakan bahwa BGN membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi kualitas layanan dan menu makanan. Laporan warga, termasuk kritik di media sosial, akan menjadi bahan evaluasi langsung bagi SPPG di lapangan.
“BGN ini institusi yang terbuka, bahkan kita sudah mendapatkan nilai keterbukaan yang cukup tinggi. Semua orang berhak mengawasi seluruh menu yang dihasilkan oleh SPPG, dan siapa saja yang mengevaluasi, diapresiasi oleh BGN,” tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menambahkan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama agar pemerintah dapat mengukur dampak gizi program ini secara nyata dalam jangka menengah dan panjang.
