Macan Tutul Mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, ini Alasannya
PALEMBANG, GESAHKITA COM—-Pegiat demokrasi macan tutul mendatangi Kantor kejaksaan tinggi provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan atensi serta lapdu dugaan indikasi KKN pada dinas PU PR Kabupaten Musi Rawas Utara.
Indikasi tersebut diketahui berdasarkan temuan BPK RI perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor resume 43.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024. Diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.638.103.884,53. (5. milyar lebih).
Menurut Nopri selaku Panglima pegiat demokrasi macan tutul yang didampingi koordinator aksi Mukri AS , Aswat Tanjung, Obbie Bingin Taqwa MT, Heni MT, Jerry Lilin, Reza MT, Ipander serta yang lainnya mengatakan.
Penataan birokrasi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem penyelenggaraan pemerintah agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
Birokrasi yang baik dapat membantu dalam menetapkan standar dan prosedur pelayanan publik yang konsisten. Dengan struktur birokrasi yang jelas, setiap instansi pemerintah dapat mengikuti pedoman yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hak masyarakat dalam mengkritik pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berbicara, yang penting untuk menjaga akuntabilitas. Perbedaan pendapat dan kritik dianggap sebagai elemen penting dalam demokrasi.
Maka dari itu Berdasarkan undang-undang 1945 pasal 28 F. Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selain itu pada pasal 28 E Ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dimuka umum.
“Dalam hal ini atas nama rakyat Indonesia memiliki hak untuk melaporkan indikasi dugaan korupsi kepada pihak berwenang karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia. Korupsi dapat merusak integritas lembaga pemerintahan, merugikan ekonomi, serta menghambat pembangunan sosial,” ujar Nopri Dalam Orasinya, Senin (14/10/2024)
Pihaknya juga dari pujian demokrasi macan tutul menyampaikan petitum sebagai berikut:
1.Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Periksa Harta Kekayaan Dan Tangkap calon wakil bupati Musi Rawas Utara inisial ( J)
2. Berdasarkan temuan BPK RI Sumsel ada 43 paket pengerjaan yang kekurangan volume diduga terindikasi ada muatan KKN sejak menjabat sebagai Kadis PUPR Muratara
3. Apabila dalam 43 paket pengerjaan itu sudah ada justifikasi teknis (justek) yang disampaikan oleh pihak kontraktor dan disampaikan kepada pihak konsultan dan diketahui oleh PPK Dinas PUPR kabupaten Musi Rawas Utara untuk dibuka secara terang agar publik mengetahui
4.Berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Selatan temuan 43 paket tersebut di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas Utara kekurangan volume dengan nomor resume: 43.A/LHP/XVIII.PLG/05/2024.
diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.638.103.884,53. (5. milyar lebih).
5. Mendesak kejaksaan tinggi Sumatera Selatan untuk segera memanggil semua kontraktor dan konsultan yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Demikianlah petitum ini kami sampaikan dan agar menjadi perhatian semua pihak untuk ditindak lanjuti. Akhir kata kami ucapkan Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh P alembang, 14 Oktober 2024
