Koalisi Penyelamat Pendidikan Soroti Dugaan Kecurangan di Konferda PGRI Sumsel
PALEMBANG, GESAHKITA COM—- Penyelenggaraan Konferensi Daerah (Konferda) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan menuai kritik tajam dari Koalisi Penyelamat Pendidikan Sumsel. Konferda yang digelar pada 27-28 Desember 2024 di Hotel Beston Palembang dianggap tidak demokratis dan penuh dengan dugaan pelanggaran.
Dalam pernyataan sikapnya, Heri Koordinator aksi “menilai proses pemilihan Ketua PGRI Provinsi Sumsel telah dikondisikan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mereka juga mempersoalkan sejumlah aturan dan tata kelola yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi.” Tegas Heri
Dalam aksi tersebut koalisi menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pengurus Besar (PB) PGRI dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas, di antaranya:
1. Turun Tangan PB PGRI
PB PGRI diminta langsung mengawasi proses pemilihan Ketua PGRI Sumsel dan mengambil alih persiapan melalui pengurus sementara (karateker).
2. Audit Keuangan PGRI Sumsel
Seluruh pengeluaran keuangan PGRI Sumsel diminta diaudit oleh kantor akuntan publik, mengingat keuangan organisasi berasal dari iuran anggota.
3. Revisi Persyaratan Calon Ketua
Persyaratan pencalonan Ketua dan Pengurus PGRI Provinsi Sumsel dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI.
4. Pencopotan Ketua YPLP PGRI Sumsel
Ketua YPLP PGRI Sumsel yang saat ini menjabat diduga memiliki latar belakang kriminal. Koalisi mendesak agar yang bersangkutan segera dicopot.
5. Pemeriksaan Harta Kekayaan
Kejaksaan Tinggi diminta untuk memeriksa harta kekayaan Ketua dan seluruh pengurus PGRI Provinsi Sumsel.
6. Evaluasi Konferda
Koalisi menilai bahwa Konferda ini telah dikondisikan oleh panitia untuk mengamankan kandidat tertentu, sehingga tidak mencerminkan aspirasi anggota PGRI secara luas.
Menurut Heri, Koordinator Aksi, Konferda PGRI Sumsel seharusnya menjadi momen untuk memperkuat organisasi dan memajukan pendidikan, bukan menjadi ajang politik praktis.
“Kami melihat adanya indikasi kecurangan yang mencederai semangat demokrasi dan transparansi dalam organisasi guru ini,” tegasnya.
Koalisi juga meminta PB PGRI dan pihak terkait untuk segera bertindak agar integritas organisasi tetap terjaga. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini demi masa depan pendidikan di Sumatera Selatan.
Koalisi Penyelamat Pendidikan Sumatera Selatan menutup pernyataannya dengan harapan agar PB PGRI segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. “Kami ingin memastikan bahwa PGRI tetap menjadi organisasi yang aspiratif, demokratis, dan transparan,” ujar Hery.
Demonstrasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendidikan, sebagai pondasi utama bangsa, harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan.
