GESAHKITA – Bencana banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh menyebabkan korban jiwa hampir 1.000 orang serta ribuan bangunan dan infrastruktur rusak parah. Pemerintah memperkirakan mereka butuh anggaran lebih dari Rp 50 triliun untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak tersebut.
Mengutip data di Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat 2025 di website BNPB, jumlah korban jiwa akibat bencana alam tersebut mencapai 969 orang per Rabu 10 Desember 2025 jam 12.30 WIB. Selain itu, sebanyak 262 jiwa masih hilang dan 5.000 orang mengalami luka-luka.
Banjir dan longsor menyebabkan kerusakan parah pada 1.200 fasilitas umum, 215 fasilitas kesehatan, 584 fasilitas pendidikan, 427 rumah ibadah, 287 gedung kantor, dan 498 jembatan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kerusakan infrastruktur akibat banjir besar di Pulau Sumatera membutuhkan anggaran penanganan awal mencapai lebih dari Rp 50 triliun. Ia menyampaikan hal ini usai berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU).
“Saya baru saja berkomunikasi dengan Menteri PU. Kalkulasi awal membutuhkan anggaran Rp 50 sekian triliun. Ini masih kalkulasi awal,” ujar AHY pada Selasa (09/12/2025).
AHY menegaskan bahwa kebutuhan anggaran tersebut belum bersifat final karena proses pembaruan data kerusakan masih berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait terus memperbarui informasi di lapangan.
Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menyampaikan bahwa ia akan kembali menuju wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Aceh Tamiang. “Saya ingin melihat langsung dan memastikan pekerjaan di lapangan berjalan taktis dan efektif,” kata AHY.
Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan harus lebih resiliensi terhadap bencana. “Kita akan membangun lebih baik, lebih tahan bencana. Namun, ini memerlukan waktu panjang dan kerja sama semua pihak.”
12 Ruas Jalan Nasional Terputus
Selain itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa hingga 8 Desember 2025, terdapat 12 ruas jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih terputus akibat banjir.
Kementerian PU telah menurunkan 310 personel, 298 unit alat berat, 121 unit alat pendukung, dan 3.727 unit bahan banjiran untuk penanganan darurat. Pemerintah memastikan penanganan dilakukan secara bertahap untuk memulihkan konektivitas dan mobilitas antarwilayah di Sumatera.
Berikut adalah progres penanganan tanggap darurat dan daftar ruas jalan yang masih terputus:
| Wilayah | Progres Penanganan Darurat |
| Aceh | 48,34% |
| Sumatera Utara | 76,44% |
| Sumatera Barat | 31,47% |
| Provinsi | Ruas Jalan Nasional yang Masih Terputus |
| Aceh | Meureudu – batas Pidie Jaya |
| Bireuen – batas Aceh Utara | |
| Bireuen – batas Bener Meriah | |
| Bireuen – Bener Meriah – Aceh Tengah | |
| Gayo Lues – Aceh Tenggara | |
| Aceh Tengah – Nagan Raya (ruas Geumpang – Pameue) | |
| Genting Gerbang – Uning | |
| Sumatera Utara | Tarutung – Sibolga |
| Tarutung – Sipirok | |
| Sibolga – Batang Toru | |
| Batang Toru – Singkuang | |
| Sumatera Barat | Sicincin – batas Kota Padang Panjang |










