GESAHKITA – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menerima penghargaan bergengsi sebagai Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian dalam acara Anugerah Dewan Pers 2025 yang digelar di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Dalam sambutannya, JK menyampaikan apresiasi mendalam atas penghargaan tersebut. Ia kemudian menyinggung perjalanan panjangnya dalam penyelesaian konflik di berbagai daerah, yang ia sebut didorong oleh logika sederhana.
“Terima kasih atas penghargaan tadi. Sejak dulu saya memang suka mendamaikan teman,” ujar JK.
Ia menjelaskan bahwa peran tersebut kemudian berkembang dalam pemerintahan, yang ia dasarkan pada logika pedagang. “Bagaimana menyelesaikan konflik agar pengungsi kembali dan biaya negara tidak membengkak,” tambahnya.
Catatan JK Soal Kemerdekaan Pers
Selain menyoroti peran perdamaiannya, JK juga berbagi pengalamannya dalam dunia media, mulai dari mendirikan dua koran di Makassar, memiliki saham di media, hingga menjadi host program di stasiun TV nasional.
JK menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Wakil Presiden, ia selalu memperlakukan jurnalis secara merdeka.
“Waktu (menjabat) wapres, tiap Jumat ada press coffee morning. Tanya apa saja, tidak ada sensor, tidak ada off the record,” ungkapnya.
Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai kemerdekaan pers saat ini. Menurutnya, kemerdekaan pers kini tergerus oleh fenomena industri media itu sendiri.
“Tidak ada kemerdekaan pers, cuma pers sendiri yang mengurangi kemerdekaannya. Karena iklannya tidak ada. Itu self-control,” jelasnya.
JK juga menyinggung perubahan teknologi yang masif, di mana setiap orang kini dapat menjadi pemberita.
Fenomena ini, kata dia, membuat masyarakat, termasuk dirinya sendiri, menghabiskan lebih banyak waktu mengikuti arus informasi di media sosial.
, menerima penghargaan bergengsi sebagai Tokoh Kemanusiaan dan Perdamaian dalam acara Anugerah Dewan Pers 2025){kind=link}