GESAHKITA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp74 triliun guna memulihkan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kebutuhan dana ini meningkat karena adanya tambahan program mitigasi, terutama pembangunan sabo dam di titik-titik rawan longsor.
Mengenai prosedur pengajuan anggaran tersebut, Dody memberikan penjelasan teknis dalam taklimat media di Kantor Kementerian PU, Jumat (16/1/2026):
“Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp74 (triliun) lah sebenarnya. Tapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kita submit ke Kepala Bappenas untuk direview. Baru kemudian disetujui oleh dewan pengarah semua, baik itu BPK, Menko PMK dan seterusnya. Setelah semua dewan setuju, baru kemudian kita meminta anggaran kepada Menteri Keuangan,” kata Dody.
Disamping itu, Kementerian PU menjadikan insiden longsor di Kabupaten Gayo Lues sebagai prioritas evaluasi untuk memperkuat pencegahan di wilayah hilir.
“Sebenarnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menempuh strategi berikut:
-
Pembangunan Sabo Dam: Menahan laju air, sedimen, dan kayu agar tidak merusak pemukiman.
-
Pembentukan Satgas Kuala: Menginstruksikan pengerukan muara Sungai Tamiang secara masif. Satgas ini memegang mandat untuk menormalisasi aliran air dan lumpur agar langsung terbuang ke laut, guna meminimalisir risiko banjir susulan.
Selain itu, Anggaran Rp74 triliun ini merupakan usulan mandiri Kementerian PU. Saat ini, Kementerian PU masih menunggu usulan anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk sinkronisasi pemulihan akses transportasi.
Sebelumnya, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memperkirakan kebutuhan awal infrastruktur dasar mencapai Rp51,8 triliun. Selain infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan:
-
Anggaran Perumahan: Dialokasikan sebesar Rp8,2 triliun.
-
Target Sasaran: Memperbaiki dan membangun kembali 238.783 unit rumah warga yang terdampak di tiga provinsi tersebut.
