Menu
Gesah Kita Dalam Bingkai Cerita

Epidemilog Dicky Budiman, Politisi PKB Lukman Hakim, Hingga Alasan PPKM Berubah

  • Bagikan
Dr Dicky Budiman, Epidemilog, Epidemiolog Griffith University Australia (credited Acount IG)
Dr Dicky Budiman, Epidemilog, Epidemiolog Griffith University Australia (credited Acount IG)

JAKARTA, GESAHKITA COM–Pemerintah baru saja mengganti nama PPKM Darurat menjadi PPKM bertingkat atau berlevel dalam kebijakan pengendalian COVID-19.

Berubah-ubahnya nama kebijakan dinilai oleh Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, karena tak mendasar pada strategi yang sudah ada.

“Inilah kalau kita itu tidak mendasarkan strategi pada strategi yang sudah ada. Indonesia ini sudah berdiri sudah lama banget, sudah 70 tahun merdeka, dan kalau bicara respons pandemi, kita sudah punya, kita sudah buat,” kata Dicky kepada wartawan, Rabu (21/7/2021) dilasir detik.

Menurut Dicky strategi pengendalian pandemi itu sudah ada sejak tahun 2000-an. Termasuk pengendalian pandemi bertingkat atau level.

“Di tahun 2000-an itu kita sudah bikin rencana pandemi yang artinya kalau ada pandemi tracing dan testing harus dilakukan, termasuk di situ opsi karantina wilayah atau lockdown itu ada,”ungkapnya.

“Sudah pernah kita lakukan uji cobanya, makanya saya di awal pandemi sudah bisa sampaikan kita nggak usah buat (kebijakan baru), karena saya ikut dalam uji coba itu 10-12 tahun lalu,” tambahnya.

Hanya saja, menurutnya, pihak yang terlibat dalam proses pengendalian pandemi COVID-19 saat ini tidak mengetahuinya.

Dicky menilai seharusnya keputusan pengendalian berlevel itu dilakukan sejak awal.

“Itu artinya yang terlibat saat ini nggak tahu ada dokumen itu. Dan bahwa ada namanya tahapan atau level setelah pengetatan, itu bukan hal yang baru dan itu harusnya dilakukan sejak awal,” kata Dicky.

Dia menyayangkan respons pemerintah yang tidak menaruh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai leading sector pengendalian pandemi sejak awal.

“Inilah yang menunjukkan bahwa ada sistem yang baru dan banyak orang yang terlibat tidak menggunakan sistem yang ada, dan tidak tahu, itu yang saya sangat sayangkan,” ujarnya.

Menurutnya, strategi penanganan pandemi berlevel bisa saja diterapkan dari awal jika Kemenkes ditunjuk menjadi leading sector.

“Itu lah sebabnya kenapa saya sampaikan ya harus diserahkan ke Kemenkes, walaupun menterinya nggak tahu. Di Kemenkes itu ada, makanya ini menujukkan bahwa respons pandemi kita ini nggak menempatkan bahwa sektor kesehatan sebagai leading-nya. Karena kalau sektor kesehatan sebagai leading pasti tahu, ada aturannya, orang saya lama di Kemkes. Jadi ada namanya tahap grade 1-4 itu bukan baru, itu lama, kita sudah punya, ya jadi kenapa nggak di pakai,” lanjut Dicky.

Lebih lanjut, menurut Dicky, WHO pun memberikan anjuran itu kepada semua negara. Bahkan penerapan kebijakan berlevel ini sudah ada sejak pandemi flu burung tahun 2009.

“WHO sendiri sudah lama melatih ini, mengajarkan ini pada semua negara tertama pada swine flue tahun 2009. Itu digiatkan banget flu burung saat itu, ini yang harusnya kita lakukan, dan Australia negara yang berhasil itu menerapkan ini sejak awal, jadi jelas, bagaimana posisi vaksinasi, bagaimana tracing testing, itu jelas ada di situ,”terangnya.

DPP PKB Luqman Hakim
DPP PKB Luqman Hakim

Politikus PKB Luqman Hakim menyoroti kinerja sejumlah menteri di tengah pandemi Covid-19

Salah satu yang ia soroti adalah Menteri Kominfo Johnny G Plate. Menurut Luqman, Sekjen NasDem itu perlu meminta maaf atas buruknya komunikasi publik pemerintah.

“Menkominfo harusnya minta maaf, karena mestinya dia yang bertanggung jawab atas buruknya komunikasi publik pemerintah,” ujar Luqman kepada wartawan, Selasa (20/7) dilansir Mardekacom.

Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB ini juga menyoroti kinerja menteri yang belum maksimal. Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Para menteri ini diminta supaya meminta maaf atas penanganan pandemi yang masih banyak kekurangan.

“Menurut saya, Menko Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Menteri Kesehatan juga layak minta maaf atas penanganan pandemi Covid-19 yang banyak kekurangannya ini,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini

 Istilah PPKM Darurat Diganti

Pemerintah menjelaskan saat ini istilah PPKM darurat sudah diganti dengan istilah PPKM level 4. Perubahan nama pembatasan sosial ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya kira kita sudah dengar arahan Presiden kepada kami para pembantunya. Presiden memerintahkan agar tidak lagi menggunakan PPKM darurat ataupun mikro, namun kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM level 4, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli,” kata Luhut Pandjaitan dalam siaran pers via kanal YouTube Kementerian Perekonomian, Rabu (21/7).

Luhut adalah Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia menjelaskan aturan PPKM level 4 ini sudah dituangkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021. Selain level 4, ada pula level yang lebih rendah.

“Nanti ada level 1 sampai 4. Level 4 yang paling tinggi, seperti yang sekarang sedang kita jalani,” kata Luhut.

Selain Luhut, ada Airlangga Hartarto yang menjelaskan mengenai penyebutan PPKM level 4. Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). PPKM level 4 diterapkan di semua provinsi Pulau Jawa dan Bali.

“Pemerintah melakukan pengendalian dengan penerapan PPKM level 4, sesuai arahan, kita menyebutnya level 4,” kata Airlangga.

Di luar Jawa-Bali, ada program-program bantuan sosial yang diberikan pemerintah selama PPKM level 4.

“Level 4 ini menggantikan istilah darurat,” kata Airlangga.(red/irf)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan